Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menegaskan akan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal dalam proyek konstruksi yang didanai APBN.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono mengatakan, sesuai arahan presiden, harus ada kebijakan untuk mengurangi produk impor.
Saat ini, Kementeriannya akan menginventarisi komponen-komponen pekerjaan konstruksi impor yang dapat disubstitusi menggunakan produk lokal.
“Semua sekarang harus ada police mengurangi import. Produk lokal harus dimaksimumkan. Jadi sekarnag sedang inventarisir apa saja yang bisa substitusi produk impor,” katanya, Selasa (16/6/2015)..
Basuki mengatakan upaya inventarisisasi tersebut sesuai keinginan Presiden Joko Widodo yang ditujukan kepada seluruh Kementerian/Lembaga yang disampaikan dalam sidang kabinet sehari sebelumnya.
Optimalisasi produk lokal bertujuan untuk memperbaiki neraca perdagangan dan menghidupkan industri dalam negeri.
Basuki mengatakan salah satu komponen lokal yang akan lebih dioptimalkan pemanfaatannya adalah aspal buton. Kementeriannya akan mengoptimalkan pemanfaatan aspal buton sebagai pengganti aspal yang selama ini diimport.
Menurutnya, kebutuhan aspal tahunan Indonesia mencapai 1 juta ton. Sementara itu, kemampuan produksi dalam negeri hanya 600 ribu ton. Sisa kebutuhan selama ini ditutupi melalui import.
Di sisi lain, menurutnya, aspal buton selama ini belum sungguh dimanfaatkan secara optimal. Padahal, aspal buton bisa secara signifikan menggantikan aspal import. Selain itu, harganya pun relatif lebih murah dan ketersediaannya masih cukup banyak.
“Aspal buton ini bisa untuk substitusi import hingga 20%. Ini harus dimaksimalkan,” katanya.
Basuki mengatakan komponen lain yang bisa dioptimalkan juga adalah karet alam sebagai bahan campuran aspal.
Selama ini, pekerjaan konstruksi justru lebih banyak mengandalkan karet sintesis dari luar negeri. Selain itu, pemerintah juga mengoptimalkan pemanfaatan besi dan baja lokal.
Basuki mengatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian untuk menjamin ketegasan pelaksanaan pemanfaatan produk dalam negeri dalam proyek infrastruktur.
Menurut penilaian Menteri Perindustrian, tuturnya, sudah banyak komponen lokal lainnya yang bisa dimanfaatkan sebagai ganti produk import untuk proyek infrastrutktur.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan, jika sudah ada daftar dari Kementerian/Lembaga mengenai belanja modal produk dalam negeri sesuai permintaan presiden, pemerintah akan memprioritaskan produk-produk tersebut.
Daftar belanja modal dari Kementerian/Lembaga yang cukup besar menurutnya punya pengaruh signifikan bila diprioritaskan untuk meningkatkan penyerapan produk dalam negeri.
Selain itu, untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut, menurutnya pemerintah akan melibatkan pula Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
“Kami sedang melakukan penyusunan MoU dengan BPKP untuk dapat melakukan audit tentang penggunaan produk dalam negeri dari setiap instansi pemerintah baik kementerian ataupun BUMN,” katanya.
