Jembatan Timbang Dikelola Kemenhub, Aptrindo Khawatir Muncul Pungutan Baru

Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Ketua II Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Sugi Purnoto berpendapat pengelolaan jembatan timbang oleh Kemenhub berpotensi untuk mengatasi perbedaan retribusi atas kelebihan muatan pada angkutan barang yang berbeda antara wilayah satu dengan lainnya. Dia menyebutkan bahwa retribusi di Sumatra lebih mahal 150% daripada Jawa.

"Jembatan timbang ditarik ke pusat akan menjadi hal yang positif, karena retribusi di Pulau Sumatra lebih mahal dari Pulau Jawa," ucapnya, Minggu (31/5/2015)

Namun, dia mengkhawatirkan berhentinya aliran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh oleh pemda akan memunculkan biaya retribusi baru berkenaan dengan angkutan barang.

Posisi jembatan timbang yang hampir 100% berada di jalan nasional atau milik negara bisa memunculkan kemungkinan munculnya jembatan timbang di jalan provinsi dan jalan kabupaten. Dia berharap pemerintah pusat menjamin tidak muncul lagi jembatan timbang baru di tingkat provinsi.

Nanti takutnya, dishub mengeluarkan aturan retribusi-retribusi contohnya retribusi bongkar muat, atau retribusi lain-lain sehingga ada tambahan biaya transportasi yang menjadi semakin mahal, katanya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan memastikan pengambilalihan pengelolaan jembatan timbang yang akan diserahkan pada awal 2017.