Bisnis.com, JAKARTA- DPR RI menilai kinerja kabinet dianggap merosot karena tingkat penyerapan anggaran yang masih minim, namun bukan menjadi alasan perombakan susunan kabinet atau reshuffle.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Misbakhun mengatakan pada Januari 2015, Kementerian Keuangan mengajukan APBNP sebagai alat untuk mewujudkan visi-misi presiden melalui program-program yang pro rakyat.
“Ajukan Januari, Februari selesai dibahas, Maret daftar isian proyek turun. Tapi ada beberapa nomenklatur kementerian baru dan penggabungan yang belum turun sehingga agak tersendat,” ujarnya dalam diskusi terkait reshuffle di Jakarta, Sabtu (9/5/2015).
Karena itu, dia menilai penyerapan anggaran yang minim terjadi hanya karena masalah birokrasi kepemrintahan saja dan bukan menjadi tanda kegagalan kabinet kerja yang dipimpin oleh Joko Widodo- Jusuf Kalla.
Karena itu, menurutnya, Presiden wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja kabinetnya. Akan tetapi, menurutnya, evaluasi bukan berarti harus dilakukan dengan cara merombak susunan kabinet kerja.
Pasalnya, jika terlalu cepat merombak susunan kabinet padahal para menteri baru bekerja selama enam bulan, bisa timbul persepsi Presiden melakukan kesalahan pada saat penunjukkan menteri.
