Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah didesak untuk membangun skema pengawasan yang jelas untuk mengawasi perilaku perusahaan perkebunan kelapa sawit, mengingat banyaknya konflik di lapangan antara perusahaan dan masyarakat daerah setempat.
Andi Muttaqin, peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Maysarakat (ELSAM) menyampaikan tanpa implementasi pengawasan yang ketat pada aksi perusahaan, pemerintah tidak dapat menghindari tingginya konflik yang terjadi di industri sawit.
“Sampai sekarang belum ada skema pengawasan yang jelas dari pemerintah, baik dari transparansi anggaran misalnya. Untuk izin lokasi saja bisa mencapai Rp7 miliar. Kalau mau fair, pemerintah transparan saja, berapa uang yang harus dikeluarkan pengusaha,” jelas Andi dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, Minggu (26/4/2015).
Selain itu, rendahnya pengawasan oleh pemerintah juga dinilai sebagai salah satu alasan tingginya transaksi ilegal yang berputar di kalangan pelaku industri sawit dengan berbagai stakeholder.
Di sisi lain, Andi menegaskan pentingnya pengawasna pemerintah pada industri sawit juga merupakan hal krusial, mengingat banyaknya perusahaan yang tetap melakukan penanaman kebun meski belum memiliki HGU.
“Sampai sekarang baik Kemtan atau BPN itu tidak pernah mengawasi berapa hektare lahan yang sudah diberikan izin, dan berapa luas lahan faktual yang dikuasai dan ditanami oleh perusahaan,” kata Andi.
