Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan menambah tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) untuk pembangkit listrik dan transmisi yang akan dibangun dalam proyek 35.000 megawatt.
Indroyono Soesilo, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, mengatakan pembangkit listrik yang dibangun nantinya tidak boleh seluruhnya berasal dari luar negeri. Pasalnya, saat ini sudah ada perusahaan nasional yang mampu memproduksi komponen pembangkit dan transmisi listrik.
“Awalnya saya patok kandungan lokal untuk pembangkit itu 40%, dan 60% untuk transmisi. Sekarang kami akan tingkatkan menjadi 60% untuk pembangkit, dan 70% untuk transmisi,” katanya di Komplek Istana Kepresidenan, Selasa (17/3/2015).
Indroyono menuturkan pemerintah telah menginvetarisasi ada 32 perusahaan lokal di sektor manufaktur dan engineering yang mampu membuat boiler, travo, dan wiring system untuk pembangkit.
Menurutnya, pemerintah juga telah menawarkan proyek tersebut kepada perusahaan lokal, seperti PT Barata Indonesia (Persero), PT Boma Bisma Indra (Persero), dan PT Pindad (Persero) untuk menggarap proyek tersebut.
“Kami sudah tawarkan ada alokasi Rp1.100 triliun, jadi tinggal buat saja, karena kami harus meningkatkan TKDN,” ujarnya.
Dia juga memastikan produk yang dihasilkan perusahaan nasional itu akan langsung digunakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan independent power producer (IPP) yang mengerjakan pembangkit tersebut.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago, mengatakan pemerintah harus mengantisipasi alih teknologi yang terjadi pada pembangunan pembangkit listrik. Untuk itu, pemerintah akan mengatur ulang porsi investor yang ingin membangun pembangkit di dalam negeri.
“Sekarang belum kelihatan yang mana yang dominan, kami akan mengantisipasi agar tidak bergantung kepada satu negara saja,” katanya.
Menurutnya, mayoritas pembangkit listrik yang dibangun dalam proyek 35.000 megawatt itu akan menggunakan batu bara sebagai sumber energinya. Hal tersebut untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak di dalam negeri.
Di mengaku pemerintah optimistis dapat merealisasikan penambahan listrik hingga 35.000 megawatt, karena telah mengantongi permasalahan yang selama ini menjadi penghambat. Pemerintah juga telah menyiapkan solusi, agar permasalahan yang sama tidak terjadi pada proyek ini.
“Kuncinya di perizinan, dan pertanahan. Sudah kelihatan permasalahannya, dan sudah dilakukan perbaikan,” ucapnya.
