Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Target Investasi: Jabar Patok Rp100 Triliun Untuk 2015

Meski bukan hal yang mudah dicapai, pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan target realisasi investasi pada 2015 mencapai Rp100 triliun.
Gedung Sate/Antara
Gedung Sate/Antara

Bisnis.com, BANDUNG—Meski bukan hal yang mudah dicapai, pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan target realisasi investasi pada 2015 mencapai Rp100 triliun.

Kepala Badan Promosi dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Jabar Dadang Ma'soem mengatakan target Rp100 triliun bukan perkara mudah. Namun pihaknya diminta BKPM untuk berkontribusi tinggi pada tahun depan.

Menurutnya angka Rp100 triliun artinya naik 10% dari target realisasi 2014 yang mencapai Rp90 triliun.

“Total target investasi Jabar 2015 itu Rp160 triliun, tapi porsi PMA dan PMDN Rp100 triliun, sisanya partisipasi masyarakat,” katanya di Bandung, Kamis (18/12/2014).

Guna mengejar target tersebut pihaknya akan terus mempromosikan potensi daerah dengan dukungan pelayanan perizinan terintegrasi usai bergabungnya Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BKPPMD) dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) menjadi BPMPT.

“Investasi juga akan ditunjang kendali 205 perizinan yang dulu dipegang BPPT,” katanya.

Dadang mengakui realisasi investasi Jabar pada triwulan III 2014 saja baru mencapai angka Rp62,8 triliun.

Dia menilai ada perlambatan investasi dibanding periode yang sama pada 2013 lalu yang total investasinya sudah mencapai Rp93 triliun lebih.

“Tapi target Rp100 triliun memang sudah dihitung, itu baru dari investasi yang bersifat tradisional seperti sektor manufaktur dan jasa,” katanya.

Di sisi lain, pihaknya menilai target dan realisasi kadang-kadang timbul perbedaan mengingat belum semua pengusaha di Jabar yang menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM).

Artinya, menurut Dadang, selain perbaikan dari sisi perizinan pihaknya juga akan memperbaiki sistem informasi agar laporan investasi mendekati target.

Menurutnya dari sisi perizinan, tahun depan provinsi akan mendapat peluang dari dialihkannya perizinan pengelolaan sumber daya alam.

Namun, pengaruhnya dinilai baru akan terasa pada 2016 mendatang karena perlu ada penyesuaian antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

“Investasi tetap sumbernya dari pola dan sektor industri yang lama,” katanya.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Pengendalian BPMPT Jabar Rina Mutmainah mengatakan hingga triwulan III 2014 investasi asing yang masuk ke Jabar baru mencapai Rp48 triliun.

Sedangkan jumlah penanaman modal dalam negeri sebesar Rp 13,8 triliun.

Menurutnya dari jumlah investasi sepanjang Januari-September 2014 ini, mampu menyerap sedikitnya 239.016 tenaga kerja.

Sektor PMA mampu menyerap 207.650 tenaga kerja, sedangkan PMDN menyerap 31.666 tenaga kerja.

Sementara dari 27 kabupaten/kota di Jabar, Bekasi dan Karawang menjadi daerah yang paling diincar investor.

Pihaknya mencatat, investasi di Bekasi mencapai 19,6% dari nilai keseluruhan di Jabar. Disusul Karawang dengan 16,4% dan Sukabumi 9,3 %. "Yang UMK-nya besar, berarti proyeknya juga besar," ungkapnya.

Rina optimistis target pencatatan realisasi investasi di 2015 akan membuhul seperti 2013 lalu karena metode pencatatan investasi di bawah Rp500 juta akan kembali dilakukan.

Menurutnya dengan metode ini maka investasi dari PMDN akan terlihat besar dan signifikan. “Jawa Timur masih juara soal PMDN, kita juga harus belajar metode pencatatannya. Di sisi promosi juga harus menjadi ujung tombak,” katanya.

Ketua Umum Kadin Jabar Agung Suryamal Sutisno mengatakan saat ini yang diperlukan adalah dorongan dari Pemprov Jabar ke kabupaten/kota untuk mendukung sepenuhnya agar mempermudah perizinan sejauh memenuhi persyaratan dan ketentuan.

Di sisi perizinan pihaknya memprediksi ke depan akan ada keterbukaan dan kehati-hatian para kepala daerah menelurkan perizinan di Jabar belajar dari kasus Karawang dan Bogor.

Sementara untuk ekspor, ada sejumlah perbaikan aturan yang harus menjadi konsentrasi pemerintah pusat dan daerah.

"Kadin selama ini sering mendapat keluhan dari pengusaha terkait persoalan pajak, bea cukai yang menuntut penyempurnaan peraturan," katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Saeno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper