Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kredit Sektor Maritim Perlu Pendampingan

Kalangan perbankan di Sulawesi Utara didesak untuk melakukan kerja sama dengan dinas terkait guna meminimalisasi tingginya rasio kredit bermasalah penyaluran kredit sektor maritim.

Bisnis.com, MANADO—Kalangan perbankan di Sulawesi Utara didesak untuk melakukan kerja sama dengan dinas terkait guna meminimalisasi tingginya rasio kredit bermasalah penyaluran kredit sektor maritim.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara (Sulut) Luctor E. Tapiheru menuturkan kerja sama dengan dinas terkait itu merupakan bentuk pendampingan kegiatan bisnis, mulai dari manajemen hingga finansial.

“Dengan pendampingan itu, kegiatan bisnis sektor kelautan diharapkan bisa berjalan lancar dan terarah,” ujarnya, Rabu (17/12).

Menurutnya, selama ini kalangan perbankan dinilai sangat jarang masuk ke sektor maritim, seperti penangkapan ikan, karena risiko bisnis sektor itu dinilai sangat besar.

Kondisi tersebut menyebabkan porsi pembiayaan perbankan terhadap sektor kelautan dan perikanan di daerah tersebut masih cukup rendah, padahal potensi sektor maritim terus berkembang.

Secara nasional, berdasarkan laporan industri perbankan per September 2014, jumlah kredit kemaritiman tercatat sebesar Rp67,3 triliun atau sekitar 1,85% dari total keseluruhan kredit perbankan sebesar Rp3.561 triliun.

“Sementara itu, kredit macet juga semakin besar, apakah memang betul-betul nelayan ini untuk cari ikan atau yang lain. Kami juga lihat kemaritiman tidak hanya nelayan kecil, tetapi industri besar,” ujarnya.

Sebagai informasi, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, bank pembangunan daerah (BPD) akan ditunjuk sebagai agen penyalur kredit untuk sektor tersebut.

Direktur Pemasaran Bank Sulut Novie V. B. Kaligis mengatakan pihaknya merespons baik rencana kebijakan yang memasukkan BPD dalam RPJMN 2015-2019 tersebut.

“Setidaknya ini menjadi angin besar bagi kami selaku BPD untuk menggenjot kredit,” ujarnya kepada Bisnis.

Menurut Novie, pihaknya telah menyiapkan diri seandainya kebijakan tersebut disahkan.

“Mau tidak mau, kami harus menyiapkan diri, mengecek kelayakan usaha, maupun melihat potensi-potensi usaha yang feasible. Dengan demikian, perbankan berperan penuh terhadap usaha-usaha kemaritiman,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Herdiyan
Editor : Rustam Agus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper