Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Koordinator Perekonomian berencana mengevaluasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena disinyalir dana yang dikucurkan tidak tepat sasaran, sehingga tidak berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.
Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan pemerintah ingin menata kembali program KUR yang sudah berjalan sejak 2007 tersebut. Menurutnya, kinerja penyaluran KUR yang dilakukan selama ini belum sesuai ekspektasinya.
“Perlu ada review dulu, apakah KUR ini akan dilanjutkan atau tidak. Saya sudah perintahkan kepada staf saya untuk menilai kinerja KUR. Bahkan, saya dengar kredit macetnya kian buruk, apalagi menjelang pemilu kemarin. Ini kan bahaya banget,” katanya, Jumat (21/11).
Selain itu, penerima KUR selama ini juga banyak yang tidak tepat sasaran. Sofyan menemukan adanya penerima KUR yang ternyata mampu melakukan pinjaman tanpa perlu jaminan dari pemerintah. Akibatnya, penambahan cakupan penerima KUR berjalan lambat.
Selain itu, dia juga menemukan adanya penerima KUR yang tidak menggunakan kreditnya untuk kegiatan produktif. Oleh karena itu, apabila program KUR ingin dilanjutkan, perlu ada revisi atau modifikasi agar KUR yang disalurkan benar-benar bagi orang yang membutuhkan.
“KUR ini akan kami lihat, kalau bagus kita teruskan, yang kurang akan kami perbaiki. Saya tidak mengatakan KUR ini tidak bagus, tetapi mungkin ada yang salah sasaran atau terlalu agresif, makanya harus direview, terutama dari sistemnya,” tuturnya.
Sofyan mengaku pemerintah juga akan mengoptimalkan skema-skema pembiayaan mikro lainnya yang lebih disiplin, seperti program pembiayaan Unit Layanan Modal Mikro atau UlaMM yang diluncurkan oleh PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
Kemudian, pemerintah juga membidik pembiayaan mikro oleh Baitul Maal wa Baitul Tamwil (BMT). Sekadar informasi, BMT merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang menyasar para pengusaha kecil/mikro yang tidak terjangkau oleh lembaga perbankan.
Seperti diketahui, penyaluran kredit KUR selama ini memang menemui banyak kendala. Sejumlah persoalan muncul, baik dari hulu maupun hilir. Di hulu misalnya, masalah muncul terkait suku bunga, agunan tambahan.
Kemudian, terkait juga kriteria calon penerima KUR yang tepat sasaran, kredit macet (non performing loan/NPL) hingga proses pendampingan. Sementara di hilir ditemukan masalah proses klaim, alokasi kredit, hingga verifikasi atas tagihan.
Sekadar informasi, penyaluran KUR hingga September 2014 mencapai Rp29,76 triliun atau 80,5% dari target tahun ini sebesar Rp37 triliun. Sementara itu, rata-rata NPL secara nasional mencapai 4,2%. Adapun, Bank Syariah Mandiri mencatatkan NPL tertinggi sebesar 20%
Dari sisi sektor ekonomi, penyaluran KUR oleh Bank Pelaksana masih didominasi oleh sektor perdagangan. Penyaluran di sektor ini mencapai Rp95,1 triliun dengan jumlah debitur mencapai 7,81 juta debitur.
Kemudian, posisi kedua ditempati sektor pertanian dengan nilai penyerapan KUR dari bank pelaksana sebesar Rp29,41 triliun, dengan jumlah debitur mencapai 1,92 juta debitur. Adapun, total debitur KUR hingga saat ini mencapai 11,90 juta debitur.
Dari sebaran wilayahnya, penyerapan KUR masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, yakni Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp27,01 triliun dan Jawa Timur sebesar Rp25,6 triliun. Sementara, daerah yang aling rendah menyerap KUR, yakni Provinsi Bangka Belitung.
