Jalur KA Purwakarta-Subang Dimulai 2015

Bisnis.com, BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan kelanjutan fisik proyek shortcut jalur kereta api Cibungur [Purwakarta]-Tanjungrasa [Subang] bakal dimulai pada 2015.
 
Kepala Dinas Perhubungan Jabar Deddy Taufik mengatakan kepastian memulai pembangunan fisik jalur kereta didapat setelah pihak Kementerian Kehutanan sepakat menerima ganti rugi lahan kehutanan dari Pemprov Jabar.

“Kementerian sepakat menerima tanah pengganti di Purwakarta. Artinya fisik bisa dimulai 2015 dan diperkirakan selesai 2017,” katanya di Bandung, Jumat (3/10).
 
Menurutnya Lahan milik Kemenhut memiliki luas 3,62 hektar yang masih berupa hutan akhirnya sepakat dilakukan ganti rugi dua kali lipat.

Persetujuan ini membuat proyek yang sudah hamper 3 tahun mandeg dipastikan bisa berjalan kembali.

“Penetapan lokasinya diajukan oleh kementerian, sudah ada lahannya di Sukamanah, Purwakarta. Ini sudah beres,” ujarnya.
 
Lahan kementerian ini melengkapi sekitar ratusan meter data bidang tanah yang dibebaskan pihaknya pada 2014 dengan anggaran Rp800 juta.

Deddy memaparkan jalur shortcut sepanjang 10,8 kilometer tersebut membutuhkan sekitar 5000 meter lahan lagi untuk dibebaskan.
“Kami sudah appraisal, tinggal pendataan dan musyawarah, kami optimis 5000 meter yang dibutuhkan bebas tahun ini,” katanya.
 
Dishub Jabar pada APBD 2014 sudah mengalokasikan sekitar Rp25 miliar untuk ganti rugi pembebasan lahan hingga tuntas.

Jika jalur kereta ini selesai maka rencananya angkutan barang dan batubara dari Cirebon tidak lagi melintasi jalur tengah. Menurutnya dengan moda kereta api, maka kerusakan dan kemacetan di ruas Cirebon-Bandung bisa terminimalisir.
 
Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Jabar Deny Juanda Puradimadja mengatakan proyek ini membutuhkan lahan seluas 33 hektar dengan status kepemilikan lahan berbeda-beda.  

“Ada 19 hektar lahan milik masyarakat yang sudah dibebaskan Pemprov Jabar,” katanya
 
Selain tanah warga, sisanya berupa tanah kas desa (tukar guling), tanah Ditjen KA  dan tanah persilangan dengan pengairan dan Pertamina.

Khusus tanah Ditjen KA, Pemprov Jabar bisa langsung memanfaatkan.  “Pemprov Jabar juga diharuskan untuk  mengganti lahan Kemenhut dua kali lipat.” Jadi, luas lahan yang harus diganti sekitar 7,42 hektare,” katanya.
 
Menurut Deny, jalur pintas ini sebetulnya dibangun untuk mengurangi beban jalur Bandung-Sumedang-Cirebon yang macet dan rusak berat karenaangkutan batubara.

Jadi selain untuk penumpang, nanti jalur ini dipakai untuk mengangkut batu bara. “Kalau dibawa dengan kereta api, maka beban Cadas Pangeran bisa terkurangi,” paparnya.