Bisnis.com, JAKARTA -- Dewan Persusuan Nasional menuntut pemerintah mendatang untuk memberikan perhatian pada kedaulatan pangan dalam komoditas susu.
Ketua Dewan Persusuan Nasional Teguh Budiyatna mengatakan implementasi program kedaulatan pangan dalam komoditas susu dinilai sulit akibat masih tingginya nilai impor susu baik sebagai bahan baku industri maupun produk olahan selama ini.
"BPS mencatat pada tahun 2013 mencapai angka US$ 1,3 miliar atau senilai sekitar Rp15,7 triliun," katanya, Rabu (1/10/2014).
Teguh menjelaskan bahwa Impor susu dominan berasal dari Selandia Baru (24%), Amerika Serikat (21%), Australia (13 %), Perancis (10%), Belanda (8%), dan negara lainnya.
Sementara itu, dia menjelaskan bahwa produksi susu segar dalam negeri rata-rata mencapai 1600 ton per hari dari jumlah 100.000 peternak sapi yang menggarap. Dia mengatakan hal tersebut setara dengan Rp7,2 Miliar per hari atau Rp2,6 triliun per tahun.
"Dibandingkan dengan nilai impor susu maka produksi susu segar dalam negeri hanya sekitar 16,5%. Ada indikasi menurun dalam sepuluh tahun terakhir," katanya.
Teguh mengatakan populasi sapi perah saat ini juga sangat memprihatinkan. Hasil sensus Pertanian BPS tahun 2013, diperoleh data bahwa populasi sapi perah betina hanya sekitar 350 ribu ekor yang terdiri dari pedet sampai sapi laktasi.
"Angka ini turun drastic dibandingkan dengan sensus BPS di tahun 2011 di mana populasi sapi perah betina sekitar 420 ribu ekor," katanya.
Teguh meminta beberapa hal yang diharapkan dapat menaikkan kesejahteraan peternak sapi, yang juga pernah disampaikan di pemerintahan Presiden SBY.
"Pertama, harga susu segar yang wajar yang dibayarkan kepada peternak," katanya.
Kedua, lanjutnya. perlu adanya payung hukum, sekurang-kurangnya Peraturan Presiden atau Instruksi Presiden bagi pengembangan peternakan sapi perah dan produksi susu segar.
"Juga dilaksanakannya program susu untuk sekolah dalam rangka mengurangi ketergantungan pemasaran susu segar ke Industri Pengolahan Susu dan sekaligus mencegah terjadinya lost generation," katanya.
Terakhir, Teguh meminta pemerintah memberikan program konkret guna meningkatkan populasi dan produktivitas sapi perah Indonesia.
