Bisnis.com, JAKARTA — Meski sidang pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru akan digelar pada awal pekan ini, sejumlah kandidat sudah mencuat dan berpeluang besar menjadi anggota BPK periode 2014-2019.
Sumber Bisnis menyebutkan nama-nama yang berpeluang besar menjadi anggota BPK tersebut a.l.pertama, Moermahadi Soerja Djanegara. Dia merupakan salah satu anggota BPK periode 2009-2014, dan menjabat sebagai Anggota I BPK.
Kedua, Rizal Djalil. Sama halnya dengan Moermahadi, Rizal juga sebelumnya merupakan anggota BPK periode 2009-2014. Dia menjabat sebagai Anggota VI BPK, dan sempat menjadi Ketua BPK pada akhir April 2014 hingga sekarang.
Ketiga, Wahyu K. Tumakaka. Dia merupakan salah satu pejabat Ditjen Pajak yang mengikuti seleksi pemilihan anggota BPK. Saat ini, Wahyu menjabat sebagai Direktur Transformasi Bisnis Ditjen Pajak, dan Plt Direktur Humas dan Pelayanan Ditjen Pajak.
Keempat, Achsanul Qosasi. Dia merupakan salah satu anggota Komisi XI dari fraksi Partai Demokrat. Selain bakal mendapatkan suara dari Partai Demokrat, Achsanul juga berpeluang besar untuk didukung dari suara partai lainnya, seperti Partai PDIP.
Kelima, Eddy Mulyadi. Dia merupakan pegawai negeri sipil yang pernah menjabat sebagai Deputi Kepala Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (BPKP) Bidang Investigasi, dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta.
Dari kelima kandidat tersebut, sebanyak tiga kandidat sesuai dengan rekomendasi Dewan Perwakilan Daerah RI, yaitu Rizal Djalil, Achsanul Qosasi dan Eddy Mulyadi. Seperti diketahui, sebelumnya DPD RI juga melakukan fit and proper test terhadap calon anggota BPK.
Peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam menilai empat dari kelima kandidat tersebut cukup layak menjadi anggota BPK 2014-2015 mengingat memiliki pengalaman berkecimpung dalam pengelolaan laporan keuangan negara.
“Jika melihat dari sisi ilmu, kandidat-kandidat yang disebutkan jelas cukup layak, tinggal bagaimana integritas mereka. Tetapi, untuk pak Achsanul, kami tidak sepakat, karena ditakutkan akan ada konflik kepentingan di kemudian hari,” tuturnya, Minggu (14/09).
Roy menilai untuk mengikuti seleksi calon anggota BPK, para calon setidaknya tidak menjadi anggota salah satu partai politik minimal tiga tahun. Hal ini untuk mencegah adanya konflik kepentingan di dalam tubuh BPK nantinya.
Selain Achsanul, dia juga memberikan catatan kepada kandidat lainnya yang datang dari lembaga BPK atauincumbent, yakni Rizal Djalil dan Moerhamadi Soerja. Menurutnya, beberapa tahun terakhir, kinerja BPK justru menurun.
Roy menilai penurunan kinerja BPK terlihat dari turunnya objek pemeriksaan dalam hasil laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP). Bahkan, transparansi hasil audit juga mengalami kemunduran jika dibandingkan dengan masa kepemimpinan BPK sebelumnya Anwar Nasution.
“Kami berharap BPK diisi oleh orang yang benar-benar kredibel, berintegritas dan profesional. Apalagi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara [BAKN] akan dihapus kedepannya, sehingga apabila salah pilih maka akan sangat berbahaya,” tuturnya.
Meski nama calon anggota BPK yang mencuat sebagian besar berasal dari incumbent, calon anggota BPK yang berasal dari politisi juga tidak kalah berpeluang. Anggota Komisi XI dari Fraksi PDIP Indah Kurnia mengakui peluang politisi menjadi anggota BPK cukup besar.
Menurutnya, kemungkinan tersebut cukup wajar mengingat anggota Komisi XI memiliki rekam jejak politisi yang mengikuti seleksi anggota BPK tersebut lebih jelas dibandingkan dengan kandidat-kandidat lainnya.
“Saya sendiri sudah punya satu pilihan dari tiga kawan di Komisi XI. Saya kira wajar. Ini bukan karena faktor pertemanan, tetapi memang dilihat hasil persentasi dan pengamatan saya selama 5 tahun terhadap mereka. Jadi memang kecenderungan itu kesitu,” katanya.
Oleh karena itu, lanjutnya, tidak heran apabila anggota Komisi XI lainnya juga berpikiran sama. Menurutnya, faktor trust bakal berperan penting terhadap hasil pemilihan nantinya. Apalagi, jumlah pendaftar anggota BPK kali ini cukup banyak.
Sekadar informasi, sidang pemilihan anggota Komisi XI akan dilakukan pada 15 September 2014. Rencananya, sidang tersebut akan digelar setelah diselesaikannya rapat kerja antara Komisi XI dengan pemerintah.
