Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Kota Bandung mengharapkan ground breaking proyek prasarana angkutan publik monorel Bandung Raya dapat dilakukan pada semester awal tahun depan.
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengungkapkan pihaknya akan memaparkan proyek monorel Bandung Raya tersebut bersama Kementerian Perhubungan RI dan juga 12 duta besar negara lainnya yang dinilai sudah memiliki teknologi transportasi publik yang sama terhadap monorel yang akan dikembangkan di Kota Bandung.
“Kami mulai mengurus perizinannya bersama pemerintah pusat dan juga berharap banyak belajar dari negara yang sudah berhasil mengembangkan teknologi serupa seperti Jepang, China, Brasil, dan negara berkembang lainnya,” katanya saat Konsultasi Publik dan Market Sounding Pembangunan Infrastruktur Transportasi Publik Berbasis Rel (Monorel) di Bandung, Senin (8/9/2014).
Ridwan Kamil mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan mengeluarkan informasi pra-kualifikasi proyek tersebut agar dapat segera dilepas melalui lelang.
Dia mengatakan pemegang proyek Monorel Bandung Raya ini boleh dari dalam ataupun luar negeri asalkan memiliki teknologi dan juga investasi sesuai dengan yang diharapkan oleh Pemkot Bandung.
“Kami ingin terima beres, yang mana pemenang lelang nantinya tidak hanya menghadirkan teknologi tetapi juga capital yang dibutuhkan dengan syarat proyek ini harus diselesaikan secepat-cepatnya dan tiket semurah-murahnya.”
Proyek pengadaan prasarana monorel Bandung Raya ini diperkirakan menelan dana sekitar Rp6 triliun untuk dua koridor utama yang akan dibangun yaitu Koridor 1 dari Babakan Sliwangi - Leuwi Panjang dan Koridor II wilayah pemukiman Cimindi – Gede Bage atau mencakup Bandung Utara, Selatan, Timur dan Barat.
Menurutnya, sifat proyek ini akan tetap public private partnership (PPP) atau bentuk perjanjian jangka panjang dikarenakan terbatasnya APBD dan APBN yang ada.
Pemkot Bandung sendiri berharap dapat menggandeng para pelaku usaha atau swasta khususnya bidang properti yang asetnya terlewati oleh rute monorel ini untuk bekerja sama.
“Kami akan menawarkan para pelaku usaha untuk bekerja sama, seperti halnya pembangunan jembatan atau jalan yang terhubung dengan propertinya tersebut.”
Tidak hanya itu, Pemkot Bandung sendiri katanya akan berupaya memberikan subsidi berupa pembangunan terminal yang multifungsi seperti pada terminal Dago, Ledeng dan Leuwi Panjang yang dibangun ke atas, sehingga lahan atasnya dapat dimanfaatkan juga oleh pelaku usaha properti.
Pada kesempatan yang sama, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung mengatakan saat ini pihaknya sudah memasuki tahap konsultasi publik dan market sounding bagi para pihak terkait baik pemerintahan dan juga swasta.
Kadishub Kota Bandung E. M. Ricky Gustiadi mengatakan dalam konsultasi publik pihaknya dapat menerima kritik dan saran akan rute, teknis, serta manajemen dari pembangunan monorel yang dinilai bersinggungan dengan banyak pihak tersebut.
“Dari sini kita menjadi tahu mana yang bisa direncanakan dan mana yang tidak, artinya kami ingin ada penyempurnaan dalam perencanaan proyek monorel tersebut. Jika ada pihak yang bersinggungan langsung dan keberatan misalnya dalam perihal rute, kita akan cari jalan lainnya,” ujarnya.
Menurutnya, jika internal di pemerintahan daerah dan swasta yang terkait sudah tidak terkendala masalah apapun, maka proses penyusunan dokumen lelang dapat segera dimulai.
Hal tersebut tentunya setelah Kemenhub serta Pemprov sudah mengeluarkan persetujuan dan Pemkot Bandung sudah dapat mengeluarkan izin pembangunan operasional prasarana monorel tersebut.
“Oleh karena itu saat ini kita matangkan rencana dan juga segera lakukan market sounding agar prosesnya dapat lebih cepat. Pembagian keuntungan sendiri akan kita atur misalnya hak pengelolaan properti dan lainnya selama masa konsesi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.”
