Bisnis.com, JAKARTA--Komisaris Utama PT Hutama Karya, Hermanto Dardak menyatakan pihaknya sanggup untuk memulai mengerjakan penugasan megaproyek jalan tol Trans Sumatera.
Jalan tol yang dibangun tidak akan dikelola untuk seterusnya oleh Hutama Karya (HK) sebagai badan usaha milik negara (BUMN) ini, akan tetapi setelah selesai langsung dijual untuk mendapatkan arus kas mengerjakan ruas selanjutnya.
Seperti yang disampaikan pak Menko [Chairul Tanjung] diharapkan [perpres penugasan] keluar akhir bulan September ini, jelas Hermanto yang juga Wakil Menteri Pekerjaan Umum ini di Jakarta, Rabu (3/9/2014).
Menurutnya pembangunan jalan tol ini menangkal keinginan pemerintah Malaysia untuk membangun jembatan diatas Selat Malaka. Untuk itu sebelum itu dilakukan diperlukan penguatan terlebih dahulu sistem logistik Sumatera dan Jawa dengan menghubungkan tol Trans Sumatera dan Trans Jawa.
Seperti diketahui, rencana peraturan presiden (Perpres) yang dirancang kantor Menko Perekonomian, Hutama Karya pada tahap awal akan ditugasi untuk memulai empat ruas tol terlebih dahulu yakni
Medan-Binjai, Pekanbaru-Dumai, Palembang-Indralaya, dan Bakauheni-Tebanggi Besar.
Namun akan didahului pembangunan Palembang Indralaya dan Medan-Binjai, ulasnya.
Ari Widiyantoro, Sekretaris Perusahaan Hutama Karya (HK) menyatakan perusahaannya sudah mengajukan izin ke Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membentuk anak usaha yang akan ditugasi membangun tol Trans Sumatera. Izin ini diperkirakan terbit setelah keluarnya perpres penugasan.
Kami menyiapkan Rp100 miliar dalam rencana kerja 2014, jelasnya.
Anak usaha ini sendiri direncanakan akan bekerjasama dengan mitra strategis lainnya seperti PT Jasa Marga Tbk., BUMN Perkebunan, Semen Indonesia Group hingga BUMD milik Pemerintah Daerah untuk membangun empat ruas jalan tol ini sebesar Rp10 triliun.
Selain itu HK juga sedang menjajaki pinjaman berbunga murah dari asing jika opsi penyertaan modal negara tidak diizinkan oleh dewan perwakilan rakyat (DPR).
Karena opsi penggunaan dana PIP yang diusulkan harus dikaji ulang karena sejumlah kendala, jelas Ari.
Sebelumnya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengusulkan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan bagi HK digunakan dana dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebesar Rp2 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
