Bisnis.com,JAKARTA -Indonesia National Shipowners Association menilai pemerintah mendatang bakal dihadapkan banyak agenda yang mesti dikerjakan pada sektor maritim.
Ketua Umum Indonesia National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, terutama infrastruktur pelabuhan, akses keluar masuk pelabuhan, keberadaan tenaga kerja bongkar muat dan tata kelola pelabuhan yang harus disesuaikan dengan Undang Undang No.17/2008 tentang Pelayaran.
Di sisi lain, imbuhnya, pemerintah baru juga memiliki pekerjaan terkait kebijakan fiskal pada industri maritim. Kebijakan penghapusan PPN atas pembelian BBM kapal agar harga BBM bagi industri kapal lebih kompetitif masih harus dirampungkan, penghapusan PPN atas penjualan kapal milik sebelum 5 tahun dan PPN atas bongkar muat barang pada jalur perdagangan internasional.
Selain itu, katanya, tidak kalah pentingnya adalah penghapusan bea masuk komponen kapal agar harga kapal produk dalam negeri bisa kompetitif. Tidak seperti sekarang, harga kapal produk galangan nasiona lebih mahal 30% ketimbang produk luar negeri.
"Ini relatif mudah [diselesaikan Jokowi], tetapi perlu fokus dan kami menunggu agar ini segera direalisasikan," ujarnya, Senin (1/9/2014).
