Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

OBLIGASI PEMERINTAH (SUN): Kemenkeu Tak Khawatir Porsi Besar Asing di SBN

Otoritas fiskal menegaskan tak perlu khawatir terhadap porsi kepemilikan asing di surat berharga negara yang nyaris mencapai 37% dari total nilai transaksi pada awal bulan ini.
Ardhanareswari AHP
Ardhanareswari AHP - Bisnis.com 07 Agustus 2014  |  23:40 WIB
Credit default swap Indonesia ada di posisi paling aman.  - Bisnis
Credit default swap Indonesia ada di posisi paling aman. - Bisnis

 

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas fiskal menegaskan tak perlu khawatir terhadap porsi dari total nilai transaksi pada awal bulan ini.

 

Menteri Keuangan M. Chatib Basri menilai hal ini menunjukkan bahwa asing masih memandang Indonesia sebagai pasar yang potensial dan kondusif.

 

"Iya, orang pada tertarik semua walaupun katanya Indonesia bahaya. Enggak ada rule apakah 37% bahaya apakah 36% bahaya. [Itu] enggak apa-apa,” katanya saat ditemui, Kamis (7/8/2014).

 

Data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) menunjukkan per 6 Agustus 2014 porsi kepemilikan asing mencapai 36,52% atau setara dengan Rp418,18 triliun. Adapun, jika dihitung rerata sejak 1 Agustus asing memegang 36,54% dari nilai total transaksi Rp1.145,08 triliun.

 

Chatib menilai jika dibandingkan dengan negara emerging market lainnya, seperti China, India, dan Brasil, credit default swap Indonesia ada di posisi paling aman. CDS Indonesia adalah yang paling rendah, ungkapnya.

 

Senada, Dirjen Pengelolaan Utang Kemenkeu Robert Pakpahan menilai hal itu justru bagus bagi Indonesia. "Itu bagus karena menambah likuiditas," ucapnya. Robert menambahkan kondisi pasar surat utang domestik masih aman dan tak terpengaruh oleh default di Argentina.

 

Namun, Wakil Menkeu Bambang Brodjonegoro mengingatkan pemerintah tetap menjagas situasi kondusif. “Tetap harus dijaga dan tetap waspada,” katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Obligasi Pemerintah
Editor : Fatkhul Maskur

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top