Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

RAPBN 2015: Berisi Kerangka Dasar untuk Pemerintahan Jokowi

Kementerian Keuangan mengakui memberikan kerangka dasar bagi pemerintahan yang akan datang dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pemasukan Belanja Negara (RAPBN) 2015.
Anggi Oktarinda
Anggi Oktarinda - Bisnis.com 23 Juli 2014  |  17:38 WIB
Ilustrasi anggaran. APBN 2015 berisi kerangka dasar untuk pemerintahan Jokowi.
Ilustrasi anggaran. APBN 2015 berisi kerangka dasar untuk pemerintahan Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan mengakui memberikan kerangka dasar bagi pemerintahan yang akan datang dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pemasukan Belanja Negara (RAPBN) 2015.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan dalam RAPBN 2015, pemerintah saat ini memberikan kerangka dasar bagi pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh Joko Widodo yang baru saja terpilih sebagai Presiden ke-7 RI.

Dengan kerangka dasar tersebut, Jokowi dan wakilnya Jusuf Kalla beserta tim keuangan pemerintahan baru dapat lebih bebas bergerak menentukan fokus pemerintahan.

"Jadi RAPBN 2015 adalah baseline. Jadi terserah pemerintahan baru nanti mau fokusnya di mana. Yang kami siapkan adalah baseline-nya supaya gaji pegawai terbayar, kantor bisa jalan, barang-barang yang standar harus ada, dan sebagainya," katanya, Rabu (24/7/2014).

Chatib mengakui untuk saat ini hingga serah terima kekuasaan dari pemerintahan SBY kepada pemerintahan Jokowi pada 20 Oktober 2014, pihaknya memilih tidak memutuskan kebijakan strategis. Pasalnya, ujarnya, hal itu dapat berdampak terhadap pemerintahan baru.

"Selama ini kebijakan strategis yang bisa berdampak ke pemerintahan depan ditahan dulu atau dibicarakan bersama-sama," katanya.

Hingga saat ini, ujarnya, belum ada rencana bertemu dengan presiden terpilih maupun calon tim ekonomi pemerintahan yang akan datang untuk membahas RAPBN 2015 tersebut.

Pihaknya juga masih menunggu kepastian kelangsungan hasil Pilpres 2014 setelah capres Prabowo Subianto menyatakan menarik diri dari proses dan menolak hasil rekapitulasi suara oleh KPU. Dia mengakui hal itu merupakan dilema.

"Saya tidak tahu apakah akan ada pengajuan keberatan ke Mahkamah Konstitusi atau tidak. Kemudian kalaupun ada, keputusan akhir dari MK itu kapan? Pembacaan nota keuangan oleh Presiden pada 15 Agustus," katanya.

BACA JUGA:

o HASIL PILPRES 2014: Kubu Prabowo-Hatta Tempuh Jalur Hukum ke MK

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

rapbn
Editor : Ismail Fahmi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top