Bisnis.com, BEKASI—Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mainan boneka Kota Bekasi mendesak pemerintah turut memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib untuk produk jenis bahan baku boneka.
Selama ini pengusaha UMKM mainan boneka terbebani dengan aturan SNI Wajib untuk produk mainan anak karena untuk bahan bakunya justru tidak diberlakukan standardisasi. Dampaknya, biaya pengurusan SNI Wajib kian membengkak untuk pengurusan uji laboratorium.
Ketua Humkasi Himpunan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bekasi Soleman menguraikan biaya yang diperlukan untuk pendaftaran SNI Wajib mainan bisa mencapai Rp20 juta-Rp25 juta. Biaya tersebut digunakan untuk pengecekan bahan baku hingga terbitnya sertifikasi SNI yang membutuhkan waktu sekitar 6 bulan.
“Biaya itu diantaranya untuk pengecekan kualitas bahan baku. Padahal pelaku UMKM tidak memproduksi bahan baku. Makanya kami minta pemerintah turut memberlakukan SNI Wajib jenis bahan baku mainan anak,” papar Soleman kepada Bisnis.com, Selasa (3/6/2014).
Pihaknya menganggap Peraturan Menteri Perindustrian No.24/M-Ind/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan SNI wajib untuk produk mainan anak hanya berlaku untuk industri besar. Menurut Soleman, kondisi di lapangan banyak industri mainan anak berkategori industri besar justru didominasi oleh perusahaan asing, sehingga aturan SNI Wajib tidak menjadi masalah bagi industri tersebut.
Sebaliknya, kata dia, pelaku UMKM mainan boneka dari domestik justru tertekan dengan adanya regulasi tersebut. Mestinya, lanjutnya, pemerintah menerbitkan regulasi tersebut disertai dengan kategori industri besar, sedang dan kecil.
“Kami menilai, regulasi itu hanya cocok untuk industri besar. Karena mereka telah siap semua. Sedangkan pelaku UMKM disibukkan dengan urusan legalitas dan birokrasi yang berbelit,” ujarnya.
Mengenai permasalahan tersebut, Soleman telah berkomunikasi langsung dengan Kementerian Perindustrian dan sejumlah dinas terkait di lingkungan Pemkot Bekasi. Namun keluhan itu tidak menggoyahkan pemerintah untuk memberikan keringanan bagi pelaku UMKM mainan anak. Akibatnya, ujarnya, sebagian pelaku UMKM mainan boneka di Kota Bekasi menghentikan proses produksi lantaran khawatir produknya terkena razia petugas.
Soleman mengkhawatirkan dampak terbesar yang terjadi di Kota Bekasi dan sejumlah kota lain yang terdapat pelaku UMKM mainan anak adalah meningkatnya angka pengangguran.
“Regulasi itu membuat pelaku UMKM tumbang di negeri sendiri. Sementara produk serupa dari China dan Korea akan berjaya. Hal ini yang harus dipikirkan lebih jauh,” paparnya.
