Pelindo IV Tarik Pinjaman Rp600 Miliar Dari BRI

Bisnis.com, MAKASSAR - Operator pelabuhan Indonesia Timur PT Pelindo IV diketahui telah menarik pinjaman dengan pagu mencapai Rp600 miliat dari Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Direktur Keuangan Pelindo IV Budi Revianto mengatakan skema pinjaman dari BRI tersebut akan dikucurkan secara bertahap sesuai dengan proyek pengembangan yang dilakukan perseroan. Adapun, penarikan pinjaman tersebut juga dilakukan untuk memperkuat struktur belanja modal (capital expenditure/capex) perseroan pada tahun ini yang direncanakan mencapai Rp940 miliar.

"Pagu pinjaman dari BRI Rp600 miliar yang bentuknya project funding yang dikucurkan sesuai dengan kebutuhan pendanaan kegiatan pengembangan dan ekspansi kami," katanya kepada Bisnis, Jumat (9/5/2014).

Menurutnya, pada tahun ini seluruh belanja modal akan dialokasikan untuk pengembangan pelabuhan-pelabuhan kelolaan, peningkatan informasi teknologi serta progrqm rekonfigurasi pelabuhan kovensional dan terminal peti kemas. Langkah tersebut, kata Budi, untuk lebih mendorong peningkatan pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan Pelindo IV.

Adapun, penarikan pinjaman dari BRI oleh Pelindo IV merupakan keberlanjutan jalinana kerjasama antara kedua BUMN tersebut untuk meningkatkan kinerja pelabuhan di wilayah Indonesia Timur.

Pada tahun lalu, Pelindo telah menarik pinjaman dari BRI sebesar Rp524 miliar yang juga digunakan untuk pengembangan bisnis perseroan.

Sementara itu, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) sebelumnya menetapkan peringkat idAA untuk PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dengan prospek stabil. Analis Pefindo Yogie Perdana dan Martin Pandiangan menuturkan periode pemeringkatan itu berlaku sejak 28 April 2014 hingga 1 April 2015. Menurutnya, peringkat tersebut mencerminkan potensi dukungan pemerintah kepada Pelindo IV karena kepentingan strategis dari pelabuhan, tingkat leverage keuangan yang konservatif dan proteksi arus kas yang kuat, dan marjin profitabilitas yang stabil.

Namun, peringkat tersebut dibatasi oleh skala ekonomi dari area pelayanan perusahaan yang lebih kecil dibandingkan dengan operator pelabuhan pemerintah lainnya dan karakteristik industri pelabuhan yang sangat tergantung pada kondisi perekonomian dan peraturan pemerintah.