Bisnis.com, JAKARTA- PT Kereta Api Indonesia (KAI) tengah mencari dukungan terhadap upaya pengembalian aset tanah yang telah banyak dicaplok pihak lain.
Direktur Utama PT KAI Ignasius Jonan mengatakan meski pucuk pimpinan pemerintahan saat ini telah memerhatikan sektor perkeretaapian, namun masih lemah dalam membantu perusahaan BUMN tersebut mengembalikan aset warisan.
"Aset tanah KAI merupakan aset negara," ujarnya, Rabu (23/4/2014).
PT KAI mengklaim sebagai pemilik sah dari 18.000 hektar tanah yang tersebar di Sumatra dan Jawa. Akan tetapi dengan bermodal payung hukum yang menyangkut aset perseroan sejak era kolonial Belanda, PT KAI masih kesulitan mendapatkan sertifikat aset tanah tersebut.
Karena itu, PT KAI pun mengharapkan pengawalan para kelompok politik, kontestan Pemilu 2014. Terlebih lagi, saat ini beberapa anggota DPR RI dari Komisi XI dan Komisi III menyepakati dukungan terhadap upaya tersebut.
Hal inipun mendapat pembenaran dari Sebastian Salah, pegiat LSM Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi). Dia mengatakan, negara banyak disusahkan akibat kehilangan aset tanah. "Tidak hanya aset KAI, namun berbagai aset lainnya baik yang milik BUMN maupun pemerintah," ujarnya.
Menurutnya, biaya politik tinggi, dari tingkat daerah hingga pusat menyebabkan para pemenang kekuasaan membandrol berbagai aset. "Hal itulah yang menimpa KAI di kasus tanah Gang Buntu, Medan, Sumatra Utara."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
