Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah meramu kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) guna menghindari defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pasalnya, ada peluang peningkatan subsidi BBM akibat deviasi kurs.
“Memang benar (ada potensi defisit), terutama karena ada deviasi kurs," ujar Bambang P.S. Brodjonegoro, Wakil Menteri Keuangan II, seperti yang dilansir lamah Kemenkeu, Kamis (17/4).
Bambang mengakui akan ada lonjakan subsidi jika tidak ada kebijakan BBM, dalam hal ini disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar. Berdasarkan APBN 2014, asumsi nilai tukar adalah sebesar Rp10.500 per dolar Amerika Serikat (AS).
Padahal saat ini, rata-rata nilai tukar berada di kisaran Rp11.500 per dolar AS.
Ia pun menegaskan bahwa ke depan akan ada kebijakan dari pemerintah untuk mengatasi ini.
"Harus ada kebijakan untuk mengatasi potensi defisit itu. Pokoknya akan dibuat kebijakan yang tepat," ungkapnya
