Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pemerintah Kaji Pengurangan BK Sawit bagi Pemilik ISPO

Kabar gembira bagi pengusaha sawit nasional, karena pemerintah sedang mengkaji kemungkinan pemberian insentif kepada perusahaan yang sudah memiliki sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
Bambang Supriyanto
Bambang Supriyanto - Bisnis.com 03 Maret 2014  |  14:36 WIB
Pemerintah Kaji Pengurangan BK Sawit bagi Pemilik ISPO

Bisnis.com, JAKARTA - Kabar gembira bagi pengusaha sawit nasional, karena pemerintah sedang mengkaji kemungkinan pemberian insentif kepada perusahaan yang sudah memiliki sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

"Nanti akan kita usulkan keringanan atau pengurangan BK kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu)," kata Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan, Senin (3/3).

Insentif tersebut berupa keringanan atau pengurangan bea keluar (BK) ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).

Menurut Rusman, insentif tersebut layak diberikan kepada industri perkebunan kelapa sawit yang telah memiliki sertifikat ISPO.

Hal itu karena dengan sertifikat tersebut, menurutnya, perusahaan itu telah menerapkan praktik budidaya perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

Skema ISPO telah diluncurkan Maret 2011 dan berlaku sejak 1 April 2011. Sejak penerapannya sudah ada 40 perusahaan yang disertifikasi ISPO. Sementara itu ada 11 lembaga sertifikasi telah ditunjuk untuk melaksanakan program sertifikasi ISPO.

"Sementara 73 perusahaan sedang dalam proses sertifikasi. Sampai akhir tahun ini ditargetkan seluruh perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah tersertifikasi ISPO atau paling tidak dalam proses mendapatkan sertifikasi," kata Direktur Tanaman Tahunan Kementerian Pertanian (Kementan) Hendrajat Natawijaya di Jakarta kemarin.

Diketahui, Kementan pada Jumat (28/2) lalu menyerahkan sertifikat ISPO kepada 21 perusahaan. Dengan diserahkannya sertifikat tersebut, maka total perusahaan yang sudah mengantongi sertifikat ISPO saat ini telah mencapai 40 perusahaan.

Ke-40 perusahaan tersebut memiliki total lahan sekitar 381.000 hektare (ha) dengan produkti CPO sekitar 2 juta ton.

Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan proses sertifikasi ISPO akan tetap berlangsung dan akan dipercepat, sehingga pada 31 Desember 2014 nanti semua kebun kelapa sawit sudah tersertifikasi.

"Ini membuktikan bahwa Indonesia sangat komitmen untuk menerapkan praktik budidaya perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan," kata Joko Supriyono.

Dengan penerapan ISPO itu pula, kata Wamen, seharusnya tidak ada lagi tudingan-tudingan yang menyatakan bahwa perkebunan kelapa sawit itu merusak lingkungan.

Justru sebaliknya, budidaya kelapa sawit sangat bersahabat dengan alam.

Tujuan penerapan ISPO ini, kata Wamen, untuk memenuhi permintaan pasar, sekaligus sebagai kebutuhan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Saat ini Indonesia merupakan negara produsen sawit terbesar di dunia, dengan produksi 27 juta ton CPO di 2013. Diperkirakan pada tahun ini produksi CPO akan mencapai lebih dari 29 juta ton, dengan volume ekspor lebih dari 15 juta ton.

Menurut Rusman, industri ini sangat penting karena mendatangkan devisa lebih dari US$21 miliar per tahun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

sawit
Editor : Bambang Supriyanto

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top