.jpg)
Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPP Indonesia National Shipowner's Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan sebenarnya industri galangan kapal nasional tengan membutuhkan uluran tangan pemerintah. Bantuan tersebut, terangnya, berbentuk kemudahan pajak dan bea masuk.
"Industri kapal perlu bantuan pemerintah agar kegiatan pembangunan dan reparasi kapal-kapal niaga nasional dapat dilakukan pada galangan nasional," terangnya, Kamis (27/2/2014).
Kondisi yang ada sekarang dianggap tidak memacu produk kapal nasional mendominasi perairan Indonesia. Setidaknya 80% pelayaran nasional masih menggunakan kapal buatan luar negeri.
Menurut Carmelita, saat ini impor komponen masih dipungut PPN 5-15%. "Produsen, distributor dan jasa kontraktor juga masih dipungut PPN 10%, serta tarif sewa lahan di pelabuhan yang sekarang oleh Pelindo semakin dimahalkan, padahal 80% galangan kapal di Indonesia berada di pelabuhan," ujarnya.
Eddy juga menambahkan, di dalam negeri belum terdapat skema pinjaman permodalan perbankan yang bisa diandalkan pelaku industri. "Hal ini membuat kami kesulitan, tidak seperti produsen dari Cina dan Singapura, yang memang Pemerintahnya mengharuskan perbankan membiayai permodalan industri perkapalannya."
Buntut dari kalah saingnya harga, menurutnya, adalah keengganan para operator lokal membeli kapal buatan galangan kapal nasional. "Ini berdampak pada devisa nasional yang dikeluarkan untuk membeli barang impor," ujarnya.
