Bisnis.com, JAKARTA -- Tahun ini anggaran kemiskinan dipatok pada angka Rp100,9 triliun.
Kendati tingkat kemiskinan berpotensi menembus 11%, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional belum berencana mengusulkan kenaikan anggaran kemiskinan.
“Sampai saat ini tidak ada rencana untuk menaikkan anggaran kemiskinan karena Pak Menteri Keuangan juga belum mengajukan adanya APBN-Perubahan 2014,” ujar Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Rabu (26/2/2014).
Seperti diketahui, pemerintah memproyeksikan tingkat kemiskinan 2014 di kisaran 9%-10%, dengan anggaran kemiskinan Rp100,9 triliun.
Nilai itu lebih rendah dibandingkan dengan anggaran kemiskinan tahun lalu Rp115,5 triliun, dan tingkat kemiskinan 2013 tercatat 11,42%.
Armida menjelaskan anggaran kemiskinan pada tahun lalu memang dinaikkan pada APBN-P 2013 sebagai kompensasi dari kenaikan BBM.
Menurutnya, kenaikan BBM membuat inflasi melonjak hingga menyentuh level 8%.
“Jadi anggaran kemiskinan pada tahun lalu jangan dibandingkan dengan sekarang. Ketika itu ada kenaikan BBM sehingga perlu ada kompensasi. Kalau tahun ini, banyak bencana alam juga tidak akan memakai anggaran kemiskinan, itu ada anggarannya sendiri,” tutur Armida.
Sementara itu, Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance, Indef, Enny Sri Hartati menilai anggaran kemiskinan 2014 sebesar Rp100,9 triliun sudah cukup bagi pemerintah guna mengejar target kemiskinan dalam APBN 2014 sebesar 9%-10,5%.
Dalam lima tahun terakhir, lanjutnya, tren angka kemiskinan cenderung mencatatkan penurunan.
Kendati demikian, menurut Enny, pemerintah tidak efektif menggunakan anggaran kemiskinan dalam mengejar target angka kemiskinan.
“Tingkat kemiskinan memang trennya terus turun, tetapi yang saya tekankan bukan dari sisi anggarannya, melainkan dari sisi keefektifan penggunaan. Seharusnya, tingkat kemiskinan itu lebih rendah daripada sekarang,” kata Enny.
Dia berpendapat pemerintah belum menunjukkan keseriusannya dalam mengentaskan kemiskinan.
Enny menilai terobosan-terobosan yang konkret dalam konsep pengentasan pemerintah saat ini sudah sangat mendesak.
Menurutnya, implementasi program pemerintah saat ini, seperti beras miskin atau raskin, bantuan langsung sementara masyarakat BLSM cukup baik.
Kendati demikian, program itu hanya bertujuan sebagai jaring pengaman, bukan mengeluarkan warga miskin dari jurang kemiskinan.
