Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah tengah mengkaji kemungkinan mengajukan revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014, terkait adanya beberapa pergeseran dalam asumsi makro yang telah ditetapkan.
Jika diperlukan, revisi APBN akan dilakukan paling cepat pada Mei 2014 atau setelah Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif.
"Jika diperlukan APBN-P (APBN Perubahan) paling cepat Mei (2014), karena ada DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) baru kan pada Mei,” papar Menteri Keuangan M. Chatib Basri sebagaimana dilansir laman Kemenkeu, Jumat (21/2/2014).
Menkeu menjelaskan berdasarkan pengamatan terkini, outlook asumsi APBN 2014 mengalami pergeseran dibandingkan pagu yang telah ditetapkan, dengan dua asumsi yang mengalami pergeseran yaitu nilai tukar rupiah dan lifting minyak.
Menurutnya, nilai tukar rupiah saat ini berada pada kisaran Rp11.500-Rp 12.000/US$ atau jauh dari asumsi APBN 2014 yang dipatok Rp10.500/US$. Depresiasi ini, lanjutnya, berpengaruh terhadap postur belanja dan pendapatan negara.
Terkait asumsi lifting minyak, Menkeu menjelaskan bahwa berdasarkan informasi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dari hasil pertemuan dengan Komisi VII DPR, lifting minyak hanya akan mencapai 800.000- 830.000 barel per hari. Angka ini jauh lebih rendah dari asumsi makro dalam APBN 2014 yang ditetapkan 870.000 barel per hari.
Meskipun pada tahun depan ada kemungkinan terjadi peningkatan, lanjut Chatib, tetapi setelah 2015 lifting minyak diperkirakan akan mengalami penurunan.
Selanjutnya, pada 2020 Indonesia diperkirakan akan menjadi negara importir BBM permanen. Oleh karena itu, menurutnya, isu subsidi bahan bakar minyak menjadi krusial dan harus diselesaikan secepatnya.
“Gambaran ini akan berpengaruh terhadap APBN dan belanja K/L (kementerian/lembaga), maka pemerintah sekarang membahas secara intensif kemungkinan untuk APBN-P. Kami akan sampaikan secara resmi pada posisi yang lebih pasti,” jelasnya.
