Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik (LPIKP) menilai ketergantungan beras impor Indonesia masih akan tinggi kedepannya, seiring dengan kebutuhan yang semakin meningkat.
Direktur LPIKP Romli Atmasasmita mengatakan ketergantungan beras impor Indonesia tersebut juga akan semakin besar seiring dengan masuknya beras sebagai salah satu komoditi dalam perjanjian perdagangan bebas dunia.
"Keterlibatan Indonesia dalam perjanjian tersebut tidak banyak berkontribusi terhadap kebijakan pemerintah dalam memelihara dan menjaga kedaulatan pangan," ujarnya, dalam focus group discussion dengan tema kedaulatan pangan, Sabtu (08/02).
Konferensi Tingkat Menteri WTO yang diselenggarakan di Bali pada akhir tahun lalu, menurutnya, tetap tidak memberikan kontribusi maksimal kepada negara-negara berkembang. Bahkan, subsidi pangan pada kisaran 10% pun tidak banyak membantu.
Romli juga mengungkapkan hingga saat ini pemerintah belum berhasil meningkatkan koordinasi dan sinergi kerja antara kementerian teknis terkait, pihak swasta dan pemangku kepentigan lain seperti kelompok masyarakat tani.
"Kinerja yang tidak sinergis juga dikarenakan faktor peraturan undang-undang terkait yang belum harmonis. Akibatnya, sulit mendapatkan landasan kinerja dan pertanggungjawaban yang transparan, partisipatif dan akuntabel," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
