Bisnis.com, JAKARTA - Kesiapan pemerintah mengimpementasikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada 1 Januari 2014 ternyata masih menyisakan sejumlah persoalan yang berisiko menurunkan kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat di era Jaminan Kesehatan Nasional.
Wakil Menteri Kesehatan Ali Gufron menilai prediksi menurunnya kualitas layanan kesehatan muncul akibat minimnya tarif kapitasi yang diterima fasilitas kesehatan termasuk dokter dan rumah sakit untuk layanan primer atau layanan pertama.
“Kita lihat perkembangan dari beroperasinya BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2012. Nanti aturan akan kita evaluasi 6 bulan kedepan,” tuturnya kepada Bisnis hari ini, Senin (30/12/2013).
Tarif kapitasi merupakan besaran pembayaran per bulan yang dibayarkan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
Untuk layanan primer yang diberikan dokter gigi dan dokter umum di klinik atau praktik mandiri, lanjutnya, diberikan kapitasi antara Rp2.000 hingga Rp10.000. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan, 1 dokter rekanan BPJS rata-rata melayani 1.500 hingga 20.000 peserta.
“Angka tersebut dihitung berdasarkan peta sebaran dokter dan peserta di seluruh Tanah Air. Jadi angkanya memang bervariasi,” lanjutnya.
Meskipun demikian, Ali menegaskan jajarannya telah menyiapkan sedikitnya 15.800 dokter praktik mandiri, klinik, dan puskesmas serta 1.700 rumah sakit milik swasta dan pemerintah yang tersebar di seluruh Tanah Air untuk memberi pelayanan kesehatan primer.
“Dengan kesiapan sejumlah aturan serta fasilitas tersebut, BPJS Kesehatan siap dilaksanakan meski masih menyisakan sejumlah kekhawatiran turunnya kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan. Aturannya memang masih belum sempurna,” tuturnya.
