Bisnis.com, BOGOR - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan sistem pembangunan ekonomi yang mengkolaborasikan peran pemerintah dan mekanisme pasar paling relevan untuk Indonesia.
Saat ini, ujarnya, Indonesia menjadi negara dengan sistem desentralisasi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pemilihan model pembangunan pertanian tertentu, akan menentukan arah dan sejarah bangsa ini ke depan.
Kepala Negara memaparkan paling tidak ada tiga alternatif strategi pembangunan. Antara lain melalui pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada kekuatan ekonomi pasar untuk menentukan arah pembangunan, pembangunan yang lebih menekankan keterlibatan pemerintah yang besar, serta strategi pembangunan yang berada di antara strategi pertama dan kedua.
Indonesia, ujar SBY, memilih strategi pembangunan yang ketiga. Pasalnya, ujarnya, model strategi pembangunan yang berserah pada mekanisme pasar sering gagal menghadirkan keadilan.
Adapun, pembangunan ekonomi yang mengandalkan peran besar pemerintah tidak mudah karena harus dilakukan sejak dari perancangan strategis sampai dengan tahap implementasinya.
Strategi pembangunan pertanian, lanjutnya, harus disusun dengan kesadaran bahwa bagaimana pun selalu ada kegagalan pasar sehingga diperlukan peran pemerintah.
Namun, tambahnya, intervensi yang bersifat absolute dan berlebihan juga akan menghasilkan apa yang disebut sebagai government-failure.
"Bagi saya sangatlah jelas bahwa Indonesia haruslah menganut strategi pembangunan ekonomi ketiga, termasuk dalam sektor pertanian. Intervensi kebijakan pemerintah diperlukan dengan tetap melibatkan sektor lain seperti swasta, BUMN, dan koperasi," ujarnya.
Di sektor pertanian, ujarnya, hal ini terlihat dalam perumusan Rencana Aksi Bukittinggi pada Oktober 2013 lalu. Ketika itu, pemerintah, baik pusat maupun daerah, bertemu dengan dunia usaha untuk merumuskan rencana aksi di sektor pertanian.
"Intinya kita perlu bersinergi dan berkolaborasi untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pangan untuk pembangunan pertanian yang berkelanjutan," katanya.
