Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Tol Trans Sumatra: Penerbitan Perpres & Penunjukan BUMN Mendesak

Setelah kalangan pengusaha dan DPR, kini giliran Pemerintah Propinsi (Pemprov) se Sumatera mendesak pemerintah pusat untuk segera merealisasikan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), dengan menerbitkan Perpres dan menunjuk BUMN pelaksana proyek tersebut.
Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari - Bisnis.com 21 November 2013  |  19:23 WIB
/Ilustrasi
/Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA--Setelah kalangan pengusaha dan DPR, kini giliran Pemerintah Propinsi (Pemprov) se Sumatera mendesak pemerintah pusat untuk segera merealisasikan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), dengan menerbitkan Perpres dan menunjuk BUMN pelaksana proyek tersebut.

Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho mengatakan percepatan pembangunan tol itu merupakan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah pusat. Karena itu dia berharap segera dipenuhi tanggung jawab tersebut.

"Dari berbagai kesepakatan yang telah dihasilkan, ada beberapa yang menjadi tanggungjawab dan wewenang pemerintah pusat, seperti percepatan pembangunan Tol Trans Sumatera, dan penugasan kepada BUMN yang ditunjuk untuk (segera) melaksanakannya," ujar Gatot dalam siaran persnya, Kamis (21/11/2013)

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan Yohannes Hasiholan Toruan berpendapat, pentingnya keberadaan tol tersebut, juga untuk menghentikan pertambahan penduduk di pulau Jawa.

Pasalnya, dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Sumatera, maka akan mengurangi dampak transmigrasi ke pulau Jawa, sehingga masyarakat dari wilayah lain pasti akan datang ke Sumatera, dan pertambahan penduduk di Pulau Jawa akan semakin berkurang.

"Jika pemerintah pusat masih juga menunda pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, kami, pemerintah propinsi se Sumatera siap membangun sendiri jalan tol tersebut. Asalkan Pemerintah pusat memberi ijin," tegasnya.

Yohannes mengingatkan, pemerintah harus menunjuk BUMN yang berpengalaman dalam melakukan pembangunan berbagai infrastruktur jalan termasuk infrastruktur jalan tol dan mampu mengoperasikannya. Terutama, tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Propinsi Sumatera Utara Kamaludin mengungkapkan lambannya percepatan pembangunan tol Sumatera itu, menunjukkan adanya disparitas antara Sumatera dan pulau Jawa.

Selain proyek jalan tol, dia juga menilai pemerintah bersikap menganaktirikan Sumatera dalam realisasi proyek lainnya, seperti  pembangunan pembangkit listrik, pembangunan pelabuhan yang tidak diprioritaskan dibanding wilayah lainnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

tol trans sumatra
Editor : Ismail Fahmi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top