Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah meyakinkan pembahasan mengenai revisi daftar negatif investasi (DNI) masih terus berjalan.
Sebelumnya, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono sempat membantah bahwa belum ada pembahasan mengenai rancangan DNI di tingkat Menteri Koordinator Perekonomian, apalagi keputusan mengenai hal tersebut. Bantahan SBY tersebut sekaligus menimbulkan ketidakjelasan terkait pembahasan DNI
Menko Perekonomian Hatta Rajasa menjelaskan pernyataan SBY itu benar karena memang rancangan DNI masih dalam tahap usulan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) kepada Kemenko Perekonomian.
Dia menambahkan, usulan tersebut belum dibahasa di tingkat Kemenko Perekonomian sehingag belum ada keputusna final terkait revisi DNI dalam Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal Tertutup dan Bidang .
“Masih akan ada rapat kedua dan ketiga, belum naik ke tingkat Menko Perekonomian,”ungkapnya di Jakarta, Senin (18/11/2013).
Akan tetapi, dia meyakinkan pemerintah akan membahas revisi DNI itu secepatnya karena merupakan bagian dari paket ekonomi pemerintah. Apalagi kesepakatan Asean juga menyepakati pembukaan pada sektor jasa tertentu hingga 51% untuk Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.
Namun, dia enggan berkomentar mengenai target penyelesaian revisi DNI tersebut.”Roadmap saya sih rampung tahun ini, tapi jangan asumsikan targetnya awal atau akhir tahun,”tekannya.
Menurutnya, pembahasan revisi DNI masih memerlukan waktu dan keterlibatan dari semua stakeholder yang ada sehingga hasilnya pun jelas dan tidak merugikan kepentingan nasional Indonesia.
