Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Otonomi Daerah Sumber Masalah Konversi Lahan

Indonesia for Global Justice menilai otonomi daerah merupakan sumber perkara di seluruh sektor, khususnya konversi lahan.
Dimas Novita Sari
Dimas Novita Sari - Bisnis.com 19 Oktober 2013  |  17:30 WIB

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia for Global Justice menilai otonomi daerah merupakan sumber perkara di seluruh sektor, khususnya konversi lahan.

Peneliti Indonesia for Global Justice (IGJ) Salamuddin Daeng mengatakan sesuai dengan UU Otomoni Daerah, pemerintah setempat memilik hak definitif untuk mengelola sumber daya alam dan penggunaan lahan di wilayahnya.

"Penyelenggaraan lahan tambang dan perkebunan misalnya, jadi lebih besar dibandingkan dengan wilayah administratifnya," katanya dalam diskusi bertema Tinjauan Historis dan Prilaku Kartel Pangan Strategis, Sabtu (19/10/2013).

Dia menyampaikan salah satu wilayah Indonesia yang mengalami kondisi tersebut yakni Pulau Sulawesi, terutama lahan eksplorasi nikel.

Berdasarkan data IGJ total izin kontrak penggunaan lahan industri mencapai 189 juta ha, hanya selisih 6 juta ha dari luas Indonesia yakni 195 juta ha.

Adapun rinciannya yakni lahan kontrak perhutanan 32 juta ha, pertanian 11 juta ha, perkebunan sawit 9 juta ha, minyak dan gas 95 juta ha, dan pertambangan 42 juta ha.

"Artinya ada overlapping di sana dan terjadi konversi lahan besar-besaran," paparnya

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

otonomi
Editor : Fatkhul-nonaktif
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top