Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah meminta PT Pertamina (Persero) segera meninggalkan pasar spot dan beralih ke pasar forward pada saat melakukan transaksi impor minyak guna mengurangi beban pembayaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan pelat merah itu.
Hal itu diungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana usai mengikuti rapat terbatas tim ekonomi di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, yang berakhir pada Selasa (10/9/2013) malam.
"Yang impor minyak kan Pertamina. Tentu kebutuhan dolarnya tinggi. Bisa US$200 juta sampai US$250 juta per hari. Nah ini gimana dia jangan bertransaksi di spot market, melainkan di forward market," katanya.
Menurut Armida, permintaan kepada Pertamina tersebut merupakan solusi jangka pendek yang dihasilkan oleh rapat bersama tim ekonomi yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, semalam. Rapat tersebut berjalan cukup alot sejak pukul 15.00 WIB hingga 20.30 WIB.
Armida menjelaskan bahwa pertamina diminta beralih dari pasar spot ke pasar forward demi mengurangi beban pembayaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan pelat merah itu.
Pada akhirnya, hal ini diharapkan dapat mengatasi persoalan current account defisit yang disebabkan oleh melonjaknya nilai impor minyak.
"Jadi ini [hasil rapat] betul-betul konkrit ya. Bagaimana pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak," ujarnya.
Namun, dia menegaskan bahwa perlu ada payung hukum untuk melindungi Pertamina dalam mengimplementasikan keputusan pemerintah tersebut. Dia menyebutkan bahwa pada saat ini, di bawah koordinasi Kemenkopolhukam, pemerintah sedang mempersiapkan payung hukumnya.
"Spot market kan terus bergerak. Bagaimana pun jangan sampai di kemudian hari, Pertamina disalahkan, misalnya secara akuntansi seolah-olah menimbulkan kerugian negara padahal tidak," katanya.
