UMP: Buruh, Perjuangkan Gajimu

BISNIS.COM, JAMBI—Pada awal 2013, pemerintah telah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) untuk 33 provinsi di Tanah Air.

Kenaikan UMP 2013 yang secara rata-rata sebesar 18,32%, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata kenaikan UMP 2012 yang hanya mencapai 10,27%.

Sayangnya, hingga kini masih banyak perusahaan yang enggan membayarkan gaji karyawannya sesuai dengan besaran UMP yang sudah ditetapkan pemerintah.

Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Jambi Kaspul menghimbau tenaga kerja yang digaji di bawah UMP 2013 yang telah ditetapkan oleh pemerintah segera melaporkan hal tersebut kepada dinas terkait.

Sesuai ketetapannya, besaran UMP Jambi untuk tahun ini naik sebesar 13,79% dibandingkan dengan 2012, dari Rp1.142.500 menjadi Rp1.300.000.

Menurutnya, besaran itu merupakan nilai minimum yang harus dibayarkan perusahaan dan diterima pekerja untuk masa kerja satu bulan.

“Jika kurang dari itu [Rp1,3 juta], artinya perusahaan telah melanggar aturan gubernur, dan segera laporkan kepada kami,” ujarnya.

Dia mengungkapkan masih banyak perusahaan yang membayar upah tenaga kerja di bawah UMP, tetapi hingga kini hanya beberapa tenaga kerja yang melaporkannya.

"Jika mereka melapor, tentu kami tindaklanjuti, dan banyak contoh perkara yang sudah kami tangani," katanya.

Kaspul menegaskan perjanjian kerja dengan upah di bawah UMP sudah tidak lagi diperbolehkan karena jelas-jelas melanggar peraturan.

Sayangnya, jelas dia, hanya sedikit yang melaporkan hal tersebut kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, akibat rendahnya posisi tawar para pekerja di mata para pengusaha.

Khusus untuk instansi pemerintah, seperti rumah sakit, Kaspul menjelaskan bila membayarkan gaji pekerjanya di bawah UMP akan dibahas dalam rapat APBD.

"Kalau lembaga pemerintah kan dibiayai dari APBD, dan itu perlu penaganan khusus. Nanti akan saya buatkan risalahnya dan dibahas dengan DPRD," tuturnya.

Berikut daftar kenaikan UMP di 33 provinsi: