Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

ASEAN ECONOMY COMMUNITY: Pemerintah Diminta Batasi Kepemilikan Asing

BISNIS.COM, JAKARTA--Lembaga pemantau ketidakadilan global, Indonesia for Global Justice meminta pemerintah untuk membatasi kepemilikan asing pada sektor-sektor strategis nasional dan lebih mengembangkan industrialisasi dalam negeri yang menekankan pada
Dewi Andriani
Dewi Andriani - Bisnis.com 26 Mei 2013  |  07:41 WIB

BISNIS.COM, JAKARTA--Lembaga pemantau ketidakadilan global, Indonesia for Global Justice meminta pemerintah untuk membatasi kepemilikan asing pada sektor-sektor strategis nasional dan lebih mengembangkan industrialisasi dalam negeri yang menekankan pada demokrasi ekonomi Indonesia.

Kepala Riset dan Monitoring Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertani mengatakan dalam persaingan bebas Asean Economy Comunity 2015 pemerintah seharusnya memperkuat industrialisasi nasional pasalnya hingga hari ini sektor industri kita masih didominasi asing.

Berdasarkan data BKPM, investasi asing masih mendominasi industri primer dan skunder. Di sektor industri primer, Penanaman Modal Asing (PMA) telah mencapai Rp109,5 triliun pada 2012 dan Rp42,3 triliun pada 2013, sektor pertambangan mendapatkan posisi tertinggi.

Pada sektor industri sekunder, PMA masih merajai dengan nilai sebesar Rp63,8 Triliun pada 2012 dan Rp7,5 Triliun pada 2013 dengan sektor industri logam dasar dan industri kimia berada pada porsi terbesarnya.

Adapun porsi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada industri primer sekitar Rp49,8 miliar di 2012 dan Rp10,9 miliar pada 2013. Sementara industri sekunder PMDN pada tahun 2012 hanya Rp21,9 miliar, dan Rp9,3 miliar di 2013.

“Indonesia merupakan pasar terbesar dan kaya sumber daya alam di kawasan ASEAN. Jangan sampai dua modal besar ini malah dieksploitasi oleh negara lain. Fokus pemerintah harus ke dalam, bukan ke luar”, ujarnya dalam rilis yang diterima Bisnis, Sabtu (25/5/2013).

Terkait hal tersebut, dia juga menilai strategi industri hilirisasi yang digencarkan pemerintah dinilai salah arah karena pemerintah dinilai lebih mengandalkan pengolahannya kepada asing dan diarahkan untuk memenuhi pasar global.

“Kesalahan tersebut akan berdampak pada hilangnya kedaulatan ekonomi Indonesia dan kolapsnya industru nasional.”

Dalam agenda hilirisasi, pemerintah telah menetapkan tiga sektor prioritas pembangunan industrialisasi nasional yang akan terintegrasi di dalam ASEAN, yaitu industri berbasis hasil tambang, industri berbasis pertanian, dan industri berbasis SDM dan Pasar Domestik.(dan/yop)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

tambang modal asing indonesia for global justice rachmi hertani asean economy community
Editor : Yoseph Pencawan
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top