BISNIS.COM, JAKARTA— Perluasan otonomi khusus Papua akan fokus pada isu kewenangan administrasi, keuangan, pengaturan lembaga politik lokal dan pengakuan budaya lokal.
Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix Wanggai mengatakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Papua terus mengavaluasi berbagai aspek pelaksanaan otonomi khusus.
Kedua pihak sepakat untuk fokus mempertajam evaluasi dan perencanaan perluasan otonomi khusus pada empat isu utama.
Pertama, pemerintah pusat dan daerah mengevaluasi kewenangan administrasi khusus yang diberikan pada pemerintah provinsi serta membicarakan perluasan kewenangan tersebut.
Kedua, evaluasi terhadap perbaikan desain pembagian hasil dan kewenangan keuangan yang lebih proporsional.
Ketiga, kajian atas penataan lembaga politik lokal termasuk pembicaraan mengenai potensi pembebasan tahanan politik.
Keempat, pengakuan dan harmonisasi antara peraturan pemerintah dengan aspek adat dan hukum lokal Papua.
"Itu akan di-exercise di pusat maupun di daerah. Gubernur akan diskusi dengan stakeholder untuk merumuskan apa kewenangan luas yang diinginkan Presiden,” katanya di Kantor Presiden, Rabu (8/5/2013)
