Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

2 HARGA BBM: Pemerintah Harus Berani Ambil Risiko

BISNIS.COM, JAKARTA—Pemerintah harus berani mengambil risiko dengan melanjutkan rencana kebijakan penerapan dual price bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, daripada harus menunda keputusan lagi.
Hedwi Prihatmoko
Hedwi Prihatmoko - Bisnis.com 26 April 2013  |  18:52 WIB

BISNIS.COM, JAKARTA—Pemerintah harus berani mengambil risiko dengan melanjutkan rencana kebijakan penerapan dual price bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, daripada harus menunda keputusan lagi.

Lana Soelistianingsih, Pengamat Ekonomi Samuel Sekuritas, mengatakan penundaan ini merupakan langkah kontraproduktif di tengah ekspektasi inflasi yang telah terjadi di masyarakat.

“Pemerintah sebaiknya berani mengambil langkah dulu. Kalau ditunda lagi, ekspektasi inflasi sudah terlanjur naik dan jadinya diperpanjang, artinya ada kenaikan harga yang tidak perlu,” ungkapnya saat dihubungi Bisnis, Jumat (26/4).

Lana menilai penerapan dual price BBM bersubsidi bisa diterapkan dalam jangka pendek, walaupun diakuinya rawan terjadi penyimpangan dan mekanisme penerapannya sulit. Namun, langkah ini perlu ditempuh untuk menyelamatkan kondisi fiskal dalam negeri.

“Mungkin akan ada kekisruhan untuk beberapa waktu, tetapi masyarakat bakal menerima juga kok,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, penerapan dual price ini dinilai mampu meminimalisasi terjadinya resistensi dari masyarakat dibandingkan dengan kenaikan harga BBM bersubsidi yang berlaku bagi semua jenis konsumen.

Lana menilai penundaan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan indikasi keengganan pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga.

“Jangan-jangan [kebijakan harga BBM bersubsidi] tidak akan dilakukan sekarang, mungkin dilakukan pada 2014. Kelihatannya Presiden tidak melihat urgensi penyesuaian harga BBM yang ujung-ujungnya masalah politik,” katanya.

Terkait dengan kompensasi terhadap kebijakan harga BBM bersubsidi, Lana memperkirakan pembahasannya akan dilakukan di APBN-P 2013.

Pasalnya, kompensasi, baik dalam bentuk penguatan program sosial maupun bantuan langsung tunai (BLT), memerlukan tambahan anggaran. Dia menyarankan agar pemerintah paling lambat telah membahas APBN-P 2013 pada Mei.

Namun, menurutnya, apa pun kebijakan harga yang diambil, kompensasi dalam bentuk BLT bukanlah solusi yang tepat. Dia mengungkapkan sudah banyak studi yang menunjukkan bahwa  BLT oleh masyarakat lebih digunakan untuk konsumsi nonmakanan.

 

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Harga BBM subsidi blt premium subsidibbm
Editor : Bambang Supriyanto
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top