BISNIS.COM, SEMARANG -– Pemerintah diharapkan segera menghidupkan kembali jalur-jalur kereta api (KA) yang terlantar sejak puluhan tahun silam di wilayah Jateng guna mengantisipasi berkurangnya tingkat pelayanan jalan raya dalam mengalirkan lalu lintas angkutan barang maupun penumpang.
Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia Djoko Setijowarno mengatakan saat ini dari sepanjang 1.130 km jaringan KA di Jawa Tengah, yang aktif hanya 484 km (42,8%), dan selebihnya sepanjang 646 kilometer (57,2 km) terlantar alias non aktif, sejak 25 tahun lalu.
“Setidaknya saat ini ada sebanyak 11 jalur KA sepanjang 646 kilometer di Jateng non aktif dan berpotensi diaktifkan kembali untuk menunjang lalu lintas barang dan penumpang seiring besarnya pertumbuhan ekonomi di wilayah ini,” ujar, Pakar Transportasi Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang tersebut, Rabu (3/4/2013).
Dia mengatakan, sebanyak 11 jalur KA yang terabaikan itu antara lain, lintas Semarang-Demak-Kudus-Pati-Juwana-Rembang-Lasem-Pamotan sepanjang 132 km, lintas Purwokerto-Purbalingga-Banjarnegara-Wonosobo (92 km), lintas Demak-Puwodadi-Blora (100 km), Yogyakarta-Magelang-Secang-Ambarawa-Kedungjati (120 km).
Selain itu, lanjutnya lintas Secang-Temanggung-Parakan (28 km), Kudus-Mayong-Bakalan (22 km), Juwana-Tayu (25 km), Rembang-Blora-Cepu (74 km), Kaliwungu-Kendal-Kalibodri (18 km), Purwodadi-Ngrombo (9 km), Surakarta-Boyolali (18 km) dan Kradenan-Pengkol (8 km).
Menurutnya dengan hanya mengandalkan jalan raya untuk mengalirkan lalu lintas angkutan barang dan penumpang, diperkirakan dalam lima tahun ke depan sejumlah ruas jalan yang ada akan makin berkurang tingkat pelayanannya, karena perbandingan antara volume kendaraan dengan kapasitas jalan makin mendekati kejenuhan atau ketersendatan.
“Jalur-jalur itu apabila diaktifkan sangat membantu melancarkan aliran logistik yang selama ini hanya bertumpu pada jalan raya, yang mana saat ini kondisinya sejumlah ruas jalan raya sudah dipadati truk barang dan kendaraan lain untuk mobilitas,” tuturnya.
Selain mampu untuk mengalihkan beban angkutan jalan raya, ppengaktifan kembali jalur tersebut dapat memicu petumbuhan ekonomi sejumlah daerah yang dilintasinya. Ada sekitar 61 stasiun dan 109 halte yang tersebar di wilayah pedesaan maupun perkotaan yang dilintasi sejumlah jaringan tersebut.
“Sebagian besar stasiun itu berada di wilayah pedesaan yang kurang terjangkau transportasi jalan yang mulus. Tak mengherankan jika di sekitar stasiun yang tak beroperasi itu masih merupakan kantung-kantung kemiskinan yang wajib diperhatikan kesejahteraannya,” ujarnya.
Menurutnya stasiun-stasiun yang berada di kawasan pedesaan tersebut dapat menjadi simpul-simpul pertumbuhan ekonomi pedesaan jika jaringan rel itu diaktifkan, sehingga komoditas pangan di pedesaan dapat terangkut dengan kereta, tidak mengandalkan jalan raya saja.
“Anggaran yang dibutuhkan untuk aktifasi juga tidak begitu besar, karena lahan semua jaringan itu masih milik pemerintah. Jika ada sejumlah jaringan tertutup bangunan hunian atau bangunan komersial, hanya perlu penertiban bukan pembebasan lahan seperti halnya membangun jalan tol,” ujarnya.
Menurutnya biaya pembangunan per kilometer hanya meerlukan anggaran seperlima biaya jalan tol, dan kebutuhan lahannya cukup sepertiga dari lahan untuk tol.
