BISNIS.COM, YOGYAKARTA—Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan dana sebesar Rp100 miliar untuk menyelesaian pembangunan breakwater (pemecah gelombang) di pelabuhan Tanjung Adikarto, Kulonprogo, Yogyakarta.
Menteri KKP Sharif Cicip Sutardjo mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan pembangunan bisa diselesaikan pada akhir tahun ini.
Menurutnya, pembangunan pelabuhan tersebut selama ini belum bisa diselesaikan karena arus gelombang yang masih terlalu keras.
Akibatnya, anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk penyelesaian break water tidak teralokasikan secara maksimal selama 2 tahun.
“Sudah 2 tahun ini anggaran gak sampai-sampai, tapi karena saya kemarin ngotot kepada PU akhirnya keluar anggaran breakwater, sehingga dengan break water ini baru kita bisa bangunkan pelabuhan, 6-8 bulan bisa kelar [pembangunannya],” ujarnya saat kunjungan kerja di Pelabuhan Tanjung Adikarto, Jumat (15/03/2013).
Sharif menargetkan pelabuhan tersebut dapat beroperasi pada awal 2014. Pelabuhan pantai tersebut, sambungnya, juga dilengkapi dengan pembangunan tempat pelelangan ikan (TPI), cold storage, serta infrastuktur pendukung lain.
Sementara itu, total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan breakwater pelabuhan yang sudah berjalan sejak beberapa tahun lalu sudah mencapai Rp300 miliar.
Sharif memaparkan pelabuhan tersebut akan mampu memuat 400 kapal yang memiliki berat puluhan gross ton. “Kapal-kapal yang tadinya terpencar, nanti bisa bersandar disini,”
Keberadaan pelabuhan tersebut, lanjutnya, berpeluang mendorong pertumbuhan perekonomian daerah karena bisa disinggahi oleh kapal-kapal yang datang dari luar Yogyakarta.
Dalam kesempatan yang sama, KKP memberikan bantuan bagi nelayan di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta senilai Rp4,6 miliar.
Bantuan tersebut terdiri dari usaha sektor perikanan tangkap, kelompok usaha bersama (KUB), bantuan benih unggul dan mesin pelet ikan mini, bantuan PUMP perikanan budidaya, alat pengolah ikan dan kendaraan untuk pemasaran, serta program pengembangangan pesisir desa tangguh.
Selain itu, KKP juga memberikan bantuan 4 kapal 30 GT Inka Mina senilai Rp1,5 miliar yang bisa menjangkau wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). “Sehingga nanti nelayan harus tangguh bisa berlayar ke laut Hindia laut lepas,” jelas Sharif.
Sementara itu, Sharif menegaskan pihaknya akan terus berupaya meningkatkan sumber daya manusia (SDM) nelayan melalui penambahan penyuluh.
Pada tahun ini, kata Sharif, pemerintah menyediakan sebesar 80.000 penyuluh yang dibagi kepada setiap kabupaten.
“Kami mempunyai tugas 300 kabupaten pesisir. Per kabupaten kami kasih 25-30 nyuluh ,” jelasnya.
Penyuluh tersebut, sambungnya, dapat memberikan penyuluhan sekaligus pendampingan, sehingga bisa mengimplemantasikan teori penangkapan ikan kepada nelayan dengan baik.
