JAKARTA—Pelaku usaha logistik mengusulkan pembentukan tim khusus untuk mengurai persoalan guna mewujudkan persepsi yang sama dalam menekan waktu tunggu pelayanan kapal dan barang (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok.
Sofian Pane, Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, mengatakan, PT Pelindo II bisa menjadi inisiator dalam membentuk tim tersebut dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta instansi terkait di Pelabuhan Tanjung Priok.
“Untuk mendorong dwelling time di pelabuhan Priok bisa di persingkat dalam melayani keluar masuk barang, mesti dilakukan terobosan yang melibatkan stakeholders,” ujarnya kepada Bisnis, hari ini, Kamis (31/1/2013).
Dia mengatakan, Tim tersebut nantinya bisa bekerjasama dan menganalisa dimana titik-titik yang mengakibatkan dwelling time di Pelabuhan Priok kini semakin lama yakni rata-rata mencapai 7 hari.
“Pemerintah melalui Menko Perekonomian Hatta Rajasa sudah meminta agar dwelling time di Priok itu bisa di kurangi menjadi 3-4 hari saja. Ini kan perlu kerja keras dan kemauan semua pihak,” tuturnya.
Menurut Sofian, kondisi infrastruktur jalan di luar pelabuhan yang menjadi akses jalur distribusi barang dan peti kemas juga menjadi permasalahan serius yang mesti segera di pecahkan.
Pasalnya, kata dia, kemacetan akibat buruknya infrastruktur jalan tersebut sangat menghambat aktivitas logistik dari dan ke pelabuhan tersibuk di Indonesia itu. “Coba anda bayangkan saja, kini waktu tempuh ritase trucking ke pelabuhan butuh waktu rata-rata 5-6 jam untuk rute pendek seperti dari Marunda-Priok maupun dari Cakung Cilincing-Priok dan sebaliknya,”tuturnya.
Sofian mengatakan, kondisi kemacetan di jalur distribusi pelabuhan itu sudah tidak masuk dalam hitung-hitungan skala bisnis yang sehat, sehingga tarif logistik terus membengkak. “Tidak ada kepastian waktu tempuh delivery kargo dari dan ke pelabuhan itu yang menyulitkan pelaku usaha logistik,” ujarnya.
Dia mengatakan, komitmen menekan dweeling time di dalam pelabuhan dan pencarian solusi mengurai kemacetan di jalur distribusi tersebut juga mesti menjadi prioritas oleh tim khusus yang diusulkan nantinya.
Alfi juga berharap Pemerintah RI lebih fokus mendorong penyiapan fasilitas dan infrastruktur transportasi di seluruh pelabuhan seiring dimulainya integrasi dan liberalisasi logistik Asean pada tahun ini.
Integarasi dan Liberalisasi Logistik di implementasikan al; terhadap pelayanan bongkar muat, jasa pergudangan, keagenan kargo, jasa kurir, packaging, usaha jasa kepabeanan (custom clearance), broker kargo, dan inspeksi angkutan atau jasa tally.
Liberalisasi sektor logistik Asean itu, menindaklanjuti kesepakatan bersama Pemimpin Negara-negara di kawasan tersebut di Manila Philipina pada Agustus 2007.(JIBI/k1/sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
