Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

ASET PU: DPR Minta Segera Urus Bukti Kepemilikan

JAKARTA--Komisi V DPR mengharapkan Kementerian Pekerjaan Umum bekerja keras untuk lebih memperhatikan masalah aset tanah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan.Anggota Komisi V DPR Yoseph Umar Hadi mengatakan masalah tersebut dapat berpotensi menimbulkan
- Bisnis.com 31 Januari 2013  |  10:49 WIB

JAKARTA--Komisi V DPR mengharapkan Kementerian Pekerjaan Umum bekerja keras untuk lebih memperhatikan masalah aset tanah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan.

Anggota Komisi V DPR Yoseph Umar Hadi mengatakan masalah tersebut dapat berpotensi menimbulkan sengketa,  apabila dikuasai pihak lain yang tidak berhak.

"Jika hal tersebut dibiarkan, maka dapat mengakibatkan Kementerian PU tidak mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," ujarnya seperti yang dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (31/1).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya aset tanah seluas 693.617.975 m2 senilai Rp77,8 triliun milik Kementerian Pekerjaan Umum yang belum memiliki bukti kepemilikan.

Selain itu terdapat aset tetap yang dimanfaatkan pihak ketiga yang tidak berhak senilai Rp 646,8 miliar. Aset gedung senilai Rp 1,47 miliar pun juga berdiri di atas tanah milik pihak lain. (if)

 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Ismail Fahmi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top