Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Menkeu Imbau Pemda DKI Lakukan Studi Kelayakan MRT

News Editor
News Editor - Bisnis.com 25 Januari 2013  |  21:09 WIB
JAKARTA – Menteri Keuangan Agus Martowardojo meminta Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta agar menyiapakan feasibility study (studi kelayakan) dengan baik seiring dengan perubahan komposisi sharing cost proyek MRT (Mass Rapid Transit) yang menjadi 49:51.
 
“Kami harap ada FS [feasibilility study] yang baik untuk dijadikan pegangan. Jadi ini masih bentuk menaikkan komposisi yang ditanggung pemerintah pusat [sebesar 49%], tapi harus ditindaklanjuti dengan FS yg baik,” ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (25/1).
 
Agus mengatakan sharing cost sebesar 49:51 yang sudah dikeluarkan tersebut merupakan sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat kepada Pemda DKI Jakarta. 
 
Pada saat mengeluarkan dukungan untuk menaikkan dari 42% menjadi 49%, kata Agus, pemerintah pusat juga meminta DKI untuk menyusun ulang suatu kelayakan usaha guna memenuhi kebutuhan agar bisa menyesuaikan dengan perkembangan saat ini dan bukan berdasarkan studi kelayakan yang dibuat pada tahun 2005.
 
“Jadi FS yang ada, kelihatannya yang ada di 2005 masih terbatas, masih sifatnya dalam rangka permintaan pinjaman kepada JICA [Japan International Cooperation Agency], jadi bagaimana kelayakan usaha dengan kondisi terkini,” jelasnya.
 
Menurutnya, kemampuan membayar dari calon pelanggaran dan kemauan untuk membayar harus masuk masuk dalam studi kelayakan sehingga bisa diyakini dampaknya kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun calon-calon pengguna MRT.
 
”Jadi kalau seandainya MRT gak sampai Bundaran HI tapi terus sampe Kota, termasuk Barat ke Timur, kami harap ada FS yang baik untuk dijadikan pegangan,” jelasnya.
 
Sebelumnya, Japan International Cooperation Agency (JICA) telah menyetujui dengan memberikan pinjaman Rp15 triliun dibagi antara pemerintah pusat dan DKI Jakarta.
 
Gubernur DKI Joko Widodo juga telah menyatakan komposisi beban cost sharing dibagi 51% untuk pemerintah DKI dan 49% bagi pemerintah pusat. (faa)

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Winda Rahmawati

Editor : Fahmi Achmad

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top