JAKARTA: Pedoman tarif bongkar muat / ongkos pelabuhan pemuatan dan ongkos pelabuhan tujuan (OPP-OPT) di dermaga konvensional Pelabuhan Tanjung Priok dinilai sudah kedaluwarsa, karena masih berpedoman pada tarif 2008.
 
“Perlu direvisi, tetapi bukan berarti menaikkan, bisa saja justru menekan tarif untuk memberikan efisiensi jasa logistik di pelabuhan,” ujar Widijanto,Wakil Ketua Bidang Kepelabuhanan dan Perdagangan Ekspor Impor Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta kepada Bisnis, Jumat (18/1/2013).
 
Dia mengatakan untuk merevisi tarif OPP-OPT di Pelabuhan Priok sudah dilaksanakan beberapa kali pembahasan antar asosiasi terkait di pelabuhan dartersebut. Namun, hingga kini belum mencapai kesepakatan akhir.
 
“Soalnya, pihak PBM (perusahaan bongkar muat) di Priok mengingkan tarif naik, tetapi justru kami melihat tarif tersebut seharusnya bisa di tekan karena produktivitas bongkar muat di klain naik. Kalau produktivitas naik, logikanya tarif turun sebab kargo lebih cepat tertangani dan keluar dari pelabuhan,” paparnya.
 
Widijanto menjelaskan ALFI DKI sudah memiliki dasar penghitungan untuk merevisi tarif OPP-OPT yang kedaluwarsa di Pelabuhan Tanjung Priok tersebut. “Kami akan sampaikan perhitungan tersebut kepada manajemen Pelindo II Tanjung Priok,”tuturnya.
 
ALFI, kata dia, berharap tarif-tarif jasa kepelabuhanan di Tanjung Priok bisa di tekan sehingga ongkos logistik nasional bisa turun dari yang ada saat ini.”Kalau tarif  di pelabuhan naik, otomatis ongkos logistik keseluruhan akan mengikuti,” ujarnya.
 
Dikonfirmasi Bisnis, Ketua DPW Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) DKI Jakarta, Juswandi mengatakan, asosiasinya masih memproses untuk menata ulang struktur tarif OPP-OPT di Pelabuhan Priok.
 
“Belum selesai, masih perlu dibahas bersama dengan asosiasi terkait di Priok. Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama bisa di sinergikan dengan semua pihak,” ujarnya (18/1). (bas)