Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

SKK MIGAS: siap beri sanksi kontraktor bermasalah

JAKARTA: Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan akan memberikan sanksi tegas bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang tidak menjalankan komitmen dalam mengelola Wilayah Kerja (WK). Direktur
News Editor
News Editor - Bisnis.com 16 Januari 2013  |  14:24 WIB

JAKARTA: Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan akan memberikan sanksi tegas bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang tidak menjalankan komitmen dalam mengelola Wilayah Kerja (WK).
 
Direktur Perencanaan SKK Migas Widhyawan Prawiraatmadja mengatakan saat ini ada puluhan KKKS yang tidak melaksanakan komitmen dengan baik. Menurutnya, dalam mengelola WK, KKKS harus memenuhi setidaknya enam kewajiban yang harus dilakukan.
 
"Yang paling parah adalah, tidak menyerahkan Work Program and Budgeting (WP&B)," kata Widhyawan, Rabu (16/1/2013).
 
Selain itu, ada beberapa KKKS yang belum membayar komitmen berupa signature bonus.

Padahal, dalam perjanjian, bonus harus dibayarkan dalam jangka waktu enam bulan. Sementara yang terjadi, ada beberapa yang sudah lebih dari satu tahun.
 
Kemudian, salah satu kewajiban dalam perjanjian kontrak WK eksplorasi adalah KKKS harus mengembangkan lapangan migas dalam jangka enam tahun.
 
"Kita akan buat laporan resmi, siapa saja yang tidak performance. Kemudian, WK mana yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan komitmen mereka. Nanti akan ada sanksi tegas."
 
Adapun jenis sanksi yang diberikan, lanjut Widhyawan, tergantung pada keseriusan pengelola WK dalam menjalankan komitmen.

Dia mencontohkan, ada tiga kelompok KKKS. Pertama, KKKS yang menjalankan penuh seluruh komitmen.
 
Kedua, KKKS yang menjalankan komitmen, namun tidak secara keseluruhan. Terakhir, KKKS yang sama sekali tidak menjalankan komitmen.

"Sanksi ini ada prosesnya, mulai dari peringatan. Tapi yang sampai WP&B tidak datang, ini bisa diterminasi," lanjutnya.
 
Sementara bagi KKKS yang masih memiliki itikad baik akan diberikan kesempatan.

Misalnya meminta waktu karena masih mengalami kesulitaan dari segi investasi, perizinan, pemboran, dan sebagainya. Menurutnya, itu masih dipertimbangkan.  (ra)


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Riendy Astria

Editor : Rustam-nonaktif

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top