JAKARTA-Pemerintah mengklaim sudah mengambil keputusan yang adil dalam hal pengambilan kebijakan upah minimum dan permasalahan outsourcing, seperti yang dituntut oleh pengusaha maupun pekerja.
Menakertrans Muhaimin Iskandar mengatakan pemerintah terus berkomunikasi dengan asosiasi pengusaha dan kalangan serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) agar tidak ada pengunduran diri dari keanggotaan forum Tripartit Nasional.
“Komunikasi terus kami lakukan antara SP/SB dan pengusaha, karena pada dasarnya pemerintah harus mengambil keputusan yang adil dalam masalah ketenagakerjaan,” ujarnya hari ini (26/12).
Muhaimin menjelaskan tugas pemerintah dalam forum Tripatrit Nasional adalah menjadi penengah dari dua kepentingan yang saat ini saling berseberangan yakni antara pengusaha dan pekerja.
Forum Tripartit Nasional adalah forum dialog tingkat nasional yang beranggotakan unsur pemerintah, unsur pengusaha yang diwakili oleh asosiasinya, dan unsur pekerja yang diwakili oleh sejumlah SP/SB.
“Pemerintah mengambil keputusan yang adil, contohnya masalah KHL [Kebutuhan Hidup Layak] dimana pengusaha minta 42 komponen, pekerja/buruh menginginkan 80 komponen,” ungkapnya.
Pada akhirnya, paparnya, pemerintah bersikap adil dengan memutuskan untuk mengukur nilai KHL di berbagai daerah dari 60 komponen, demikian juga masalah outsourcing (alihdaya).
“Kalangan pekerja/buruh meminta hapus total sistem alihdaya, sedangkan pengusaha tidak mungkin melakukan penghapusan secara total”. (yus)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
