KEMENTERIAN PERTANIAN gandeng UNDP berdayakan Petani Sawit

JAKARTA: Kementerian Pertanian gandeng United Nations Development Programme (UNDP) untuk membantu petani kelapa sawit independen (petani rakyat) untuk meningkatkan produktivitas sawit, karena selama ini produktivitas perkebunan sawit rakyat masih rendah
Yeni H. Simanjuntak
Yeni H. Simanjuntak - Bisnis.com 20 Desember 2012  |  13:33 WIB

JAKARTA: Kementerian Pertanian gandeng United Nations Development Programme (UNDP) untuk membantu petani kelapa sawit independen (petani rakyat) untuk meningkatkan produktivitas sawit, karena selama ini produktivitas perkebunan sawit rakyat masih rendah rerata hanya 1,5 ton per hektare.President Coordiantor UNDP El-Mustafa Benlamih mengatakan kerja sama itu ditargetkan untuk petani rakyat (smallholders). Apalagi, total luas perkebunan kelapa sawit rakyat mencapai 40% atau 3,4 juta ha dari total perkebunan kelapa sawit di Tanah Air 8,9 juta ha."Kami fokus untuk membantu perkebunan kelapa sawit rakyat. Diharapkan dengan adanya bantuan ini, maka perkebunan sawit rakyat akan menjadi lebih efisien dan produktivitas dapat meningkat," ujarnya saat acara Sosialisasi Sustainable Palm Oil, Kamis (20/12/2012).Dia menjelaskan produktivitas perkebunan kelapa sawit milik rakyat di Indonesia masih rendah. Bahkan, lebih rendah jika dibandingkan dengan perkebunan rakyat di Malaysia. "Kita ingin memperbaiki produktivitas."Di sisi lain, Indonesia merupakan eksportir minyak kelapa sawit terbesar di dunia mencapai 17 juta ton.Mustafa menuturkan UNDP tidak akan memberikan dana langsung kepada petani sawit, tetapi bantuan itu diberikan dalam bentuk pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan agar petani lebih efisien dan produktivitas meningkat.Menteri Pertanian Suswono mengatakan kerja sama dengan program pembangunan PBB (UNDP) itu akan berlangsung selama 3 tahun."Proyek ini bisa mencakup petani sawit rakyat mandiri atau petani plasma," ujarnya.Mentan Suswono menuturkan alasan utama kerja sama itu, karena selama ini produktivitas perkebunan rakyat masih rendah. Dia menambahkan kerja sama itu penting bagi Indonesia sebagai produsen dan eksportir CPO terbesar di dunia.Proyek percontohan program itu akan dilakukan di Kalimantan Barat, Sumatra Selatran, dan Riau.  (ra)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Basilius Triharyanto

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top