Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

ANGGARAN TAK TERSERAP: Kementerian PU Kembalikan Rp5,25 Triliun

News Editor
News Editor - Bisnis.com 19 Desember 2012  |  22:00 WIB

JAKARTA-Kementerian Pekerjaan Umum mengungkapkan akan mengembalikan 7% atau sekitar Rp5,25 triliun dari total anggaran kementerian yang diperkirakan tidak dapat terserap hingga akhir tahun. Jumlah yang tidak dapat terserap itu berasal dari penghematan sisa lelang, sisa dana pembebasan tanah, kontrak yang tidak selesai dan dana yang diblokir.

Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto mengungkapkan hingga akhir tahun penyerapan anggaran kementeriannya akan mencapai 93%. Adapun tahun 2012, Kementerian Pekerjaan Umum mendapat anggaran sebesar 75,4 triliun.

 

“Nanti ada sisa sekitar 7 persen dan itu akan dikembalikan kepada negara,” ujarnya ketika ditemui di Kementerian Pekerjaan Umum (19/12).

 

Tercatat tahun 2012, Kementerian PU melakukan penghematan anggaran sebesar Rp1,5 triliun yang berasal dari sisa lelang. Penghematan itu akan dikembalikan kepada negara dan akan reward. Tahun 2012 kementerian PU mendapat reward senilai Rp90 miliar hasil penghematan anggran 2011.

 

“1,5 triliun merupakan sisa lelang tender dan itu kita kembalikan sebagai penghematan. Ada juga beberapa miliar dari pembebasan tanah yang tidak seleai,” ujarnya.

 

Tambahan yang tidak terserap juga berasal dari pembebasan lahan yang tidak selesai mencapai beberapa miliar dan dari kotrak yang tidak selesai karena penambahan APBNP terjadi di bulan Oktober sebesar Rp13 triliun.

 

Menteri menjelaskan PU berupaya agar penyerapan dari penambahan bisa terjadi hingga akhir tahun dengan melakukan tender sebelum DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) keluar. Pemenang tender sendiri baru akan diumumkan setelah DIPA keluar.

 

Anggaran yang tidak terserap lainnya berasal dari dana yang diblokir. Dana yang diblokir itu umumnya berupa pinjaman yang pencairannya tidak optimal. Diperkirakan dana yang diblokir itu mencapai Rp 1 triliun lebih.

 

“Pinjaman luar negeri itu sudah bahas lama, sudah masuk DIPA tetapi belum bisa kita pakai, jadinya seakan-akan kita tidak bisa serap,” ujar Djoko. (if)

 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Thomas Mola

Editor : Wan Ulfa Nur Zuhra

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top