JAKARTA--Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan dan Pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi menemukan penyelewengan BBM bersubsidi sebanyak 3,2 juta ton sejak Januari Hingga minggu pertama Desember 2012.
Direktur BBM Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Djoko Siswanto mengatakan disparitas harga antara BBM bersubsidi dengan BBM nonsubsidi menjadi pemicu utama maraknya penyelewengan di daerah. Untuk itu, BPH Migas selalu melakukan verifikasi terhadap distribusi BBM bersubsidi.
“Minggu lalu itu kami berhasil menemukan sekitar 650 ton di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tetapi yang berhasil diungkap Bea Cukai lebih besar ternyata, mencapai 700 ton BBM bersubsidi,” katanya seusai Seminar Tata Kelola Industri Hilir Migas di Jakarta, Rabu (19/12).
Sebelumnya, dalam laporan yang disampaikan Djoko terungkap jenis BBM bersubsidi yang paling banyak diselewengkan selama periode Januari hingga Oktober 2012 adalah jenis solar dengan nilai Rp 11,7 miliar. Sementara total kasus penyelewengan dalam periode tersebut mencapai 511 kasus.
Adapun barang bukti yang didapat adalah minyak tanah 215.875 liter, solar 1.282.724 liter, premium sebanyak 203.719 liter, solar kapal (MFO) 102.000 liter, minyak mentah 17.250 liter.. Sementara estimasi nominal minyak atau BBM yang diselundupkan adalah, minyak tanah Rp 1,78 miliar, solar Rp 11,7 miliar, dan premium Rp 1,72 miliar.
Saat ini menurut Djoko, masih ada beberapa kecurangan yang dilakukan badan usaha, seperti kapal dengan bendera negara asing menggunakan BBM bersubsidi, namun tetap diberikan invoice BBM nonsubsidi.
Sementara itu, Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Someng mengatakan pihaknya akan menerapkan sistem teknologi informasi (TI) untuk memperketat distribusi BBM bersubsidi. BPH Migas nantinya akan membangun control room, sementara PT Pertamina (Persero) nantinya menerapkan sistem TI pada setiap SPBU miliknya.
Jika sesuai rencana, lanjut Andy, BPH Migas sudah dapat mengoperasionalkan sistem TI tersebut pada pertengahan 2013 mendatang.
"Pembangunan TI untuk pengawasan ini membutuhkan waktu, karena akan melalui tender. Setidaknya pertengahan 2013 mendatang sudah selesai dan 2014 sudah bisa beroperasi,” tuturnya. (if)
