JAKARTA: Kamar Dagang dan Industri mengklaim Indonesia masih membutuhkan pihak asing dalam kegiatan eksplorasi sumber daya minyak dan gas.
Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto mengatakan alasan yang dipakai sejumlah organisasi dalam mengajukan judicial review UU No 22/2001 tentang Migas yang berbuntut pada pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) tidaklah tepat.
Seperti diketahui, sejumlah tokoh organisasi kemasyarakatan menuding UU Migas terlalu memihak asing. Mereka antara lain Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamduddin, mantan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi, Ketua MUI Amidhan, pengusaha dan mantan Menteri Perindustrian Fahmi Idris serta Ali Mochtar Ngabalin.
“Kita tidak punya teknologinya, bagaimana mungkin anti asing. Seluruh dunia eksplorasi juga pakai asing kalau tidak punya teknologi sendiri. Ngebor di lautan yang dalam, mana mungkin kita melakukannya karena kita tidak punya teknologinya,” katanya di Jakarta, Rabu (14/11).
Suryo berpendapat gugatan itu diajukan karena ada unsur ketidakpahaman bahwa eksplorasi minyak dan gas bersifat padat teknologi dan modal sehingga masih membutuhkan pihak asing.
Tanpa keterlibatan pihak asing saat ini, Indonesia tidak mampu berproduksi optimal yang akhirnya berujung pada impor migas besar-besaran.
Namun, Suryo berharap struktur baru yang rencananya dibentuk menggantikan BP Migas dapat bekerja lebih transparan dan efektif serta mampu menjaga iklim investasi di Indonesia.
“Yang dirasa kurang sempurna, ya mari disempurnakan. Yg penting menjaga iklim usaha jangan sampai menjadi tidak menarik di Indonesia,” ujarnya.
Struktur yang baru, lanjutnya, harus mampu menemukan cadangan-cadangan minyak dan gas baru sehingga kegiatan eksplorasi dapat ditingkatkan dan impor bisa dikurangi. (08/Bsi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
