JAKARTA: Pemerintah menilai pemberian subsidi BBM tidak sejalan dengan pengembangan ekonomi hijau (green economy).Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang P.S. Brodjonegoro menjelaskan pemberian subsidi BBM dapat memberikan kesan seolah-olah pemerintah mendorong penggunaan bahan bakar fosil yang tidak sesuai dengan konsep ekonomi hijau. “Kita masih jauh dari green economy karena kita seolah-olah mendorong penggunaan bahan bakar fosil yang tidak sejalan dengan green economy,” ungkapnya dalam jumpa pers acara International Seminar on Charting the Way to a Green Economy through Fiscal, Selasa (23/10/2012).Dalam APBN 2013, subsidi BBM ditetapkan senilai Rp193,8 triliun. Nilai subsidi tersebut merupakan yang tertinggi sejak 2007. Saat ini, pemerintah telah memiliki kewenangan yang lebih tinggi dalam melakukan penyesuaian harga energi, termasuk BBM, dengan adanya pasal 8 ayat 10 UU APBN 2013.Selain itu, Bambang juga mengungkapkan ada beberapa kebijakan fiskal pemerintah yang dapat mendukung ekonomi hijau, misalnya penerapan bea keluar dan insentif pajak untuk kendaraan murah dan ramah ingkungan [Low Cost and Green Car/LCGC].Menurutnya, penerapan bea keluar itu diterapkan agar tidak terjadi eksploitasi sumber daya alam besar-besaran sekaligus untuk mendorong hilirisasi produk yang dapat memberikan nilai tambah.“Dalam UU kepabeanan cukai memang disebutkan bahwa kita menetapkan bea keluar untuk menjaga lingkungan. Kalau tidak, Indonesia selamanya hanya akan menjadi eksportir bahan mentah,” katanya.Adapun, kebijakan fiskal yang menyangkut insentif untuk produk LCGC, lanjutnya, harus dikaji dengan hati-hati agar dapat mendorong ekonomi hijau secara efektif.“Saya tidak mau kita salah memberi kebijakan. Kita memberikan kemudahan pajak, tapi yang terjadi adalah jumlah kendaraan meningkat, makin macet, pemborosan energi makin tinggi,” tegasnya.Dalam kesempatan yang sama, Lukita Dinarsyah Tuwo, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatakan instrumen fiskal berperan penting dalam mendorong industri untuk berpartisipasi dalam ekonomi hijau. “Dari sisi pajaknya, kalau dia mengeluarkan karbon sangat tinggi. Dari sisi insentif, kalau dia mengeluarkan green product,” jelasnya.Di lain pihak, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Emil Salim mengatakan pertumbuhan dalam ekonomi hijau tidak semata-mata hanya melihat pertumbuhan di aspek ekonomi saja.Menurutnya, pertumbuhan dalam ekonomi hijau mencakup pertumbuhan di aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
“Dalam green economy, jangan hanya mementingkan single track economic growth yang berpaku pada GDP [produk domestik bruto] saja. Tapi pembangunan di tiga jalur [yaitu], ekonomi, sosial, lingkungan,” ungkapnya. (bas)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
