Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

TAMBANG MARTABE DISETOP: 900 Karyawan Terpaksa Dirumahkan

JAKARTA: Manajemen PT Agincourt Resources, pengelola tambang emas Martabe di Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatra Utara terpaksa memutus hubungan kerja atau ‘merumahkan’ sekitar 900 karyawan perusahaan dan kontraktor menyusul penyetopan
News Editor
News Editor - Bisnis.com 09 Oktober 2012  |  23:08 WIB

JAKARTA: Manajemen PT Agincourt Resources, pengelola tambang emas Martabe di Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatra Utara terpaksa memutus hubungan kerja atau ‘merumahkan’ sekitar 900 karyawan perusahaan dan kontraktor menyusul penyetopan operasional tambang sejak 19 September akibat terhambatnya pemasangan pipa air limbah ke Sungai Batangtoru.

 

“Kami menyesal tidak punya pilihan selain harus merumahkan karyawan. Meski sementara ini kami masih mampu menyediakan gaji pokok, namun kami sungguh membutuhkan solusi nyata dalam beberapa hari ke depan agar kami bisa beroperasi kembali,” kata Presiden Direktur PT Agincourt Resources, Peter Albert dalam siaran persnya di Jakarta, hari ini (9/10). (ilustrasi: chaidirritonga.com)

 

Dia menjelaskan tanpa penuntasan pemasangan pipa, Tambang Emas Martabe tidak dapat beroperasi. Akibatnya tidak ada pemasukan untuk membayar gaji karyawan, biaya operasional dan biaya lainnya, termasuk program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

 

Tambang emas yang dioperasikan perusahaan asal Hong Kong G-Resources ini mempekerjakan lebih dari 2.700 orang. Sekitar 70% diantaranya berasal dari penduduk lokal Batangtoru dan sekitarnya.

 

Tambang emas ini merupakan investasi terbesar di industri tambang selama 10 tahn terakhir dengan total investasi, belanja modal dan modal kerja perusahaan sekitar US$900 juta, setara Rp8,5 triliu – dengan asumsi US$1 = Rp9.500 – yang sebagian besar dibelanjakan di Tanah Air.

 

”Saat produksi penuh, potensi pendapatan yang diperoleh Tambang Emas Martabe - sebelum dikurangi biaya-biaya, pajak, royalti, dll - mencapai US$1,5 juta atau sekitar Rp14,3 miliar per hari. Ini jumlah yang sedang terganggu saat ini,” ujarnya.

 

Dia mengemukakan pemerintah pusat seharusnya menerima lebih dari 30% dari kentungan tambang dalam bentuk berbagai pendapatan pajak dan royalti.

 

”Pemerintah Provinsi Sumatra Utara dan Kabupaten Tapanuli Selatan memperoleh dividen dari 5% saham tambang yang mereka miliki. Semua hitungan itu hilang akibat aksi penolakan yang menghambat jalannya pemasangan pipa air,” tuturnya. (antara/yus)

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Newswire

Editor : David Eka Issetiabudi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper
To top