JAKARTA: National Maritime Institute (Namarin) mendesak PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II segera mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas pengolahan limbah kapal /reception facilities (RF) di Pelabuhan Tanjung Priok, dengan menggratiskan biaya penanganan limbah.Direktur Namarin Jakarta Siswanto Rusdi mengatakan, secara umum layanan RF diberikan cuma-cuma oleh operator pelabuhan/port state kepada seluruh pelayaran."Ini kewajiban soalnya. Tetapi memang ada juga beberapa port state yang mengutipnya," ujarnya melalui siaran pers Namarin hari ini, Juumat (7/9/2012).Dia mengatakan, dengan kondisi yang terjadi pelabuhan Tanjung Priok saat ini memang dirasakan serba sulit, sebab sekarang limbah kapal bisa dijual dan ada penampungnya selain Pelindo.Padahal, kata dia, dalam aturan International Maritime Organization (IMO), penggunaan fasilitas RF mestinya gratis, atau tidak dikutip biaya apapun."Ini kan menyangkut keselamatan dan menjaga pencemaran di perairan maupun pelabuhan. Jadi memang mestinya gratis,"paparnya.Dia menduga, terjadinya jual beli limbah kapal di Pelabuhan Tanjung Priok akibat mahalnya biaya penanganan RF di pelabuhan tersebut."Agar tidak berlarut-larut, jadi sudah semestinya Pelindo II merevisi semua tarif yang berkaitan dengan pemanfaatan RF di Tanjung Priok tersebut," tuturnya.Siswanto mengatakan, aparat penegak hukum di laut dan perairan termasuk Syahbandar mesti mendukung pemanfaatan fasilitas RF milik negara di pelabuhan.
Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Sahat Simatupang mengatakan, perlu dicarikan solusi pemanfaatan kembali fasilitas pengolahan dan penanganan limbah kapal di Pelabuhan Tanjung Priok.Sesuai aturan IMO,kata dia, fasilitas RF harus disiapkan oleh operator pelabuhan untuk melayani seluruh limbah kapal yang keluar masuk melalui pelabuhan."Jadi aturannya sudah jelas, bahwa operator pelabuhan yang menyiapkan, kalau sekarang tidak optimal pemanfaatannya ini ada apa?kita mesti telusuri," ujarnya. (k1/arh)
.jpg?w=300&h=221)
